Konselor Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet mengatakan bahwa Washington bertekad untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN, termasuk meningkatkan sanksi terhadap junta militer Myanmar.
“Kami bertekad untuk terus meningkatkan tekanan terhadap junta dan membuat mereka makin sulit untuk mendapatkan sumber penghasilan yang mereka gunakan untuk membeli senjata yang memicu perang,” kata Chollet kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Dia menambahkan bahwa Myanmar saat ini berada di jalur yang dapat membawa mereka menjadi negara gagal di Asia Tenggara.
Chollet menyebut bahwa AS sejauh ini telah menjatuhkan sanksi terhadap 80 individu dan lebih dari 30 entitas di Myanmar.
“Kami akan terus memberikan sanksi tambahan,” ujar dia.
Baca juga: Singapura siap kerja sama dengan Indonesia atasi krisis Myanmar
Chollet menyampaikan bahwa AS telah berbicara dengan Indonesia untuk membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan bersama guna membangun kembali peran kelompok oposisi pro-demokrasi di Myanmar demi terciptanya Myanmar yang demokratis.
Pada April 2021, ASEAN telah menyepakati rencana damai Konsensus Lima Poin, yang merupakan keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu negara itu mengatasi krisis politiknya.
Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Baca juga: PM Malaysia sebut perlu strategi baru hadapi junta Myanmar
Namun, dua tahun sejak kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih Myanmar, tak ada kemajuan dari junta untuk menerapkan rencana perdamaian yang diinisiasi oleh ASEAN itu.
Amnesty Internasional pada awal bulan ini melaporkan bahwa junta Myanmar semakin gencar dalam melakukan serangan secara brutal untuk menekan para pengkritiknya dengan menyerang warga sipil, baik melalui darat maupun udara.
Amnesty Internasional menyerukan agar komunitas internasional untuk menyetop memasok senjata atau pun bahan bakar terhadap Myanmar.
Pasokan persenjataan dan bahan bakar, lanjut organisasi tersebut, membuat junta Myanmar dapat terus melakukan kejahatan perang.
Baca juga: Sejumlah perusahaan terdeteksi terus pasok avtur untuk junta Myanmar
Baca juga: PBB tuding junta Myanmar tutup akses untuk pangan, dana, informasi
Baca juga: PBB temukan kekerasan junta Myanmar merambah ke media sosial
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
