Perlu intervensi khusus terkait kehamilan di usia remaja, terutama di daerah pelosok
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa meski angka stunting secara nasional sudah turun, namun daerah pelosok masih perlu intervensi khusus untuk menurunkan angka stuntingnya.
“Perlu intervensi khusus terkait kehamilan di usia remaja, terutama di daerah pelosok,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Dalam roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (28/3), Hasto mencontohkan ada empat kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki angka stunting tinggi.
Empat kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya masih di atas rata-rata nasional sebesar 21,6 persen yaitu Muara Enim sebesar 22,8 persen, Musi Rawas 25,4 persen, Banyuasin 24,8 persen dan Ogan Illir sebesar 24,9 persen.
Padahal berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan terpantau turun dari 24,8 persen menjadi 18,6 persen.
“Terdapat 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami penurunan prevalensi stunting, hanya Kabupaten Banyuasin yang mengalami kenaikan prevalensi stunting dari 22 persen menjadi 24,8 persen,” katanya.
Menurut dia salah satu intervensi yang dilakukan perlu dititik beratkan pada pemicu stunting seperti pernikahan di usia anak.
Ia mencontohkan terdapat 73 ibu hamil dan melahirkan pada usia 15 sampai 19 tahun di Musi Rawas Utara.
“Beberapa kabupaten dan kota perlu usaha dalam menurunkan kawin usia muda Semakin ke pelosok semakin banyak yang kawin usia muda. Ini mungkin perlu intervensi lebih khusus, begitu juga yang jumlah anaknya terlalu banyak di Empat Lawang, Oku, Musi dan Banyuasin ini perlu perhatian kita bersama. Anggaran KB-nya sudah disiapkan," katanya.
Walaupun demikian, Hasto tetap mengapresiasi pemerintah daerah Sumatera Selatan yang sudah bersungguh-sungguh mencegah kelahiran stunting baru, karena prevalensinya yang terpantau turun signifikan.
Menko PMK Muhadjir Effendy menambahkan banyak daerah sudah memiliki inovasi program yang baik, bahkan berhasil melibatkan semua pihak bersama mengentasi stunting dan disesuaikan dengan pedoman yang disampaikan oleh BKKBN.
Baik pengentasan stunting maupun kemiskinan ekstrem pun sudah difokuskan sesuai dengan target sasaran secara by name by address. Termasuk mengaktifkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) seperti di Musi Rawas Utara, guna mengatasi masalah menikah di bawah umur sebagai salah satu pemicu stunting.
“Saya percaya betul dengan kesungguhan dan keseriusan dari aparat, pejabat dan seluruh masyarakat dan tidak lupa para kepala desanya, terima kasih," demikian Muhadjir Effendy.
Baca juga: Wapres meminta BKKBN mempercepat Program Bangga Kencana hingga ke pelosok
Baca juga: BKKBN menjangkau pelosok untuk membangun digitalisasi untuk mencegah stunting
Baca juga: TNI AD disebut "Stunting Raid" di pulau terluar Kepulauan Tanimbar
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2023
