• Beranda
  • Berita
  • KSP minta biaya ganti rugi pengadaan tanah IKN segera dibayar ke warga

KSP minta biaya ganti rugi pengadaan tanah IKN segera dibayar ke warga

10 April 2023 14:55 WIB
KSP minta biaya ganti rugi pengadaan tanah IKN segera dibayar ke warga
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN), Alimuddin di Gedung Bina Graha Jakarta, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2023). (ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meminta biaya ganti rugi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) segera dibayarkan ke masyarakat.

“Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” kata Moeldoko saat bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimuddin di Gedung Bina Graha Jakarta, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.  

Sebagaimana keterangan tertulis Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengatakan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan IKN merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus.             

Dia berjanji akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN, termasuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi, dan memastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan.   

“Kita (KSP) punya pengalaman di Wadas (Jawa Tengah). Begitu KSP turun dan dorong, pembayaran ganti rugi di sana langsung jalan dan tuntas. Kita ingin di IKN juga bisa berjalan cepat. Dalam waktu dekat KSP akan undang kementerian teknis dan lembaga terkait,” ujarnya. 

Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin menyampaikan masyarakat adat di IKN meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi.

Hal itu karena masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru.

“Mereka berharap ada relokasi, dan butuh lahan sembilan hektare,” kata Alimuddin.

Pada kesempatan itu, Alimuddin juga menekankan pentingnya pemerintah mewujudkan keseimbangan pendidikan di IKN, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah.

Moeldoko dan Alimuddin melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kunjungan kerja Moeldoko di Kalimantan Timur pada 10 Februari 2023. Saat itu Moeldoko menerima aspirasi dari sejumlah masyarakat adat terkait persoalan pembebasan tanah di kawasan kampung adat sekitar IKN.

Baca juga: Menteri PUPR: Capaian pembangunan fisik IKN sudah 25 persen

Baca juga: Presiden kumpulkan investor potensial di IKN usai Lebaran

Baca juga: Menteri ATR pastikan pengadaan tanah di IKN perhatikan masyarakat adat

 

 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023