Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa pemerintah terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengatakan menjelang masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, prioritas program pada peserta didik dan mahasiswa di kawasan perbatasan serta daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) terus digalakkan.
"Pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus pada upaya peningkatan derajat manusia melalui perluasan akses pendidikan, termasuk di kawasan perbatasan dan 3T, misalnya melalui penguatan Program Indonesia Pintar (PIP)," kata Abetnego dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.
Demikian disampaikan Abetnego bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2023.
Dia mengatakan melalui PIP, setiap tahun program beasiswa selalu ditingkatkan dari segi anggaran dan cakupan penerimanya.
Hingga tahun 2023, anggaran pendidikan yang dialokasikan mencapai Rp21,3 triliun, antara lain Rp9,6 triliun untuk pendidikan dasar menengah dengan 17,9 juta penerima per tahun dan Rp11,7 triliun bagi pendidikan tinggi dengan 200.000 penerima setiap tahun.
Menurut Abetnego, negara konsisten hadir memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk menempuh pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah juga giat membentuk kolaborasi dan kerja sama dengan pihak-pihak swasta dan masyarakat.
Dalam pendidikan vokasi, misalnya, telah diterbitkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang mendorong kolaborasi berbagai pihak dan jejaring industri, termasuk dibentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) sebagai forum koordinasi pemajuan vokasi di daerah-daerah.
"Peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga butuh uluran tangan dan gotong-royong dari pemerintah daerah, swasta, masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.
"Kita lihat di wilayah perbatasan dan 3T banyak sekali satuan pendidikan yang tidak terjamah oleh pemerintah, pada pelaksanaan pendidikan dibantu oleh sekolah di bawah masyarakat. Kita tentu sangat berterima kasih dan apresiasi inisiatif baik ini," imbuh dia.
Dia menekankan KSP selaku lembaga yang mengawal program prioritas Presiden akan terus mendorong peningkatan pendidikan nasional, salah satunya terkait penyediaan sekolah bagi anak-anak para pekerja migran Indonesia serta perluasan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan miskin.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
