Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Palangka Raya Hadriansyah di Palangka Raya, Rabu yang memimpin jalannya sidak gas elpiji 3kg ke beberapa pengecer dan pangkalan gas elpiji bersubsidi tersebut memang ada menemukan pangkalan yang menjual di atas HET.
"Mengenai persoalan tersebut nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh Satpol PP. Kemudian adanya indikasi dalam hal tidak sesuai HET dan pangkalan menjual ke pengecer masih didalami pihak satpol PP," katanya.
Dia memastikan, dalam sidak atau pengawasan yang dilakukan ke beberapa tempat memang pangkalan menjual sesuai dengan harga HET yakni Rp22 ribu per tabungnya. Kemudian tujuan dari kegiatan ini juga agar pemilik pangkalan juga benar-benar benar melakukan pencatatan log book dari Pertamina.
Sehingga penjualan mereka benar-benar terukur dan penerima manfaat dari gas bersubsidi yang notabene untuk masyarakat tidak mampu, benar-benar tersalurkan dengan baik di wilayah dimana pangkalan tersebut berdiri sesuai izin yang dikeluarkan.
"Kalau di eceran harga jualnya bervariasi dari Rp30-35 ribu. Sedangkan untuk di pangkalan dari beberapa sampel yang kami pantau sudah sesuai hanya ada satu pangkalan yang berada di Jalan Rajawali yang menjual tidak sesuai," katanya.
Sementara itu, Kabid Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penegakan Produk Hukum Daerah di Satpol PP Kota Palangka Raya Joko Wibowo menuturkan, dengan adanya temuan tersebut pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pengecer yang mengambil gas elpiji 3kg dari pangkalan dalam jumlah banyak itu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Satpol PP, tentunya hasilnya akan diserahkan ke DPKUKMP Kota Palangka Raya atau pihak Pertamina untuk ditindak lanjuti terkait hal tersebut.
"Pada intinya saat ini kami dalami terlebih dahulu temuan hari ini. Selanjutnya kami juga ada mengamankan empat tabung gas baik dari pangkalan dan dua dari pengecer yang berhasil menjadi temuan kami saat sidak," ungkapnya.
Di lokasi yang sama dari Pertamina SBM 1 Kalteng M Abdillah menambahkan dengan adanya pangkalan yang menjual di luar HET tentunya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang sudah berlaku sesuai dengan kesalahannya.
Sanksi pertama tentunya bisa diberikan teguran, kedua diberikan pembinaan dan apabila tetap melakukan hal yang sama maka teguran yang diberikan yakni adalah pemutusan hubungan usaha (PHU).
"Untuk tahun ini pada April 2023 ada satu pangkalan yang dikenakan PHU. Sedangkan untuk tahun 2022 ada sekitar lima pangkalan karena melakukan pelanggaran," demikian Abdillah.
Pewarta: Adi Wibowo
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
