Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan satgas tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan data rinci dari semua kecamatan mengenai jumlah kemiskinan ekstrem, pengangguran, stunting, anak putus sekolah, pembangunan infrastruktur, kematian bayi, dan kematian orang sakit untuk diolah menjadi data digital.
"Hari ini, kami akan menyiapkan satgas untuk merumuskan data digital Lokpri itu by name dan by adress hingga titik koordinatnya dan membuat basis data berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang bisa diperbarui secara berkala dan berkelanjutan," jelas Zudan.
Baca juga: BNPP pacu pembangunan kawasan perbatasan 2023 lewat Gerbangdutas
Baca juga: Sekretaris BNPP temui Mahfud bahas percepatan PLBN
Ia menyampaikan Satgas Monitoring dan Evaluasi Lokpri dibentuk untuk mengevaluasi target pembangunan yang telah dikoordinasikan BNPP kepada kementerian dan lembaga selama dua belas tahun terakhir.
Selanjutnya, BNPP akan merumuskan program yang dijadikan solusi terkait dengan permasalahan dalam pencapaian target pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan. Mereka akan berkomunikasi secara intens dengan camat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan para legislator.
Zudan menyampaikan pada tahun 2022 berdasarkan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yang telah dikoordinasikan BNPP diketahui terdapat sebanyak 3.123 kegiatan yang berhasil dilaksanakan. Ribuan kegiatan tersebut, lanjutnya, digarap 27 kementerian/lembaga yang menjadi anggota BNPP.
"Terhadap data monitoring berupa kegiatan yang belum dikelompokkan dalam capaian keluaran, apakah program tersebut berjalan dengan baik sekaligus merekam kontribusi nyata apa saja yang membawa pengaruh dan perubahan di kawasan perbatasan, kami nanti evaluasi satu-satu," tambah Zudan.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
