Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan zakat dapat menjadi pilihan instrumen untuk mengurangi ketimpangan perekonomian di Indonesia.Bila para pemilik harta dapat memberikan zakat, wakaf, infak dan sedekahnya, maka ketimpangan dapat dikurangi sedikit demi sedikit
"Zakat, infak, dan sedekah penting sebagai salah satu instrumen menghilangkan kesenjangan karena ekonomi konvensional saat ini belum berhasil menghilangkan ketimpangan. Memang berhasil mendorong pertumbuhan, tapi belum berhasil menghilangkan ketimpangan," katanya di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jambi, Kamis.
Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jambi.
KDEKS Jambi adalah KDEKS ke-15 yang diresmikan setelah sebelumnya sudah ada di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Bengkulu.
"(Ekonomi konvensional) berhasil mendorong pertumbuhan, tetapi tidak berhasil mendorong ketimpangan, melalui instrumen pajak belum bisa berhasil (mengurangi ketimpangan), karena itu melalui zakat, wakaf, infak dan sedekah ini yang saya kira zakat ini sangat kita rasakan," tambahnya.
Wapres menyebut bila para pemilik harta dapat memberikan zakat, wakaf, infak dan sedekahnya, maka ketimpangan dapat dikurangi sedikit demi sedikit.
Untuk itu, ia meminta adanya pengembangan industri produk halal.
"Saya minta percepatan sertifikasi halal bagi UMKM dapat menjadi fokus. Jambi kaya dengan sumber daya alam, sehingga perlu dibangun sentra industri halal yang berbasis hilirisasi produk-produk hasil alam," ungkap Wapres.
Pemberdayaan ekonomi keumatan juga harus terus dikedepankan, termasuk yang berbasis pesantren, agar peranan umat dan santri sebagai "pemakmur Bumi" semakin bertumbuh.
"Saya mengapresiasi terselenggaranya Semarak Expo Syariah Jambi (Serambi) Tahun 2022. Saya harap kegiatan ini akan kontinu menggandeng lebih banyak pelaku usaha UMKM halal maupun koperasi-koperasi pesantren," tambahnya.
Wapres menyebut pelaku usaha yang berbasis syariah dapat menjadi kunci dari keberhasilan ekonomi dan keuangan syariah.
"Mereka merupakan game changer sebab tidak mungkin industri halal itu dibangun kalau tidak ada pengusahanya. Keuangan syariah tidak akan ada yang menggunakan, memanfaatkan, kecuali kalau ada pengusahanya sedangkan zakat, wakaf, infak, sedekah juga tidak akan ada kalau tidak ada pengusaha yang berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah," jelasnya.
Ia pun mendorong tumbuhnya para pengusaha ekonomi syariah baik pengusaha baru maupun memperkuat pengusaha-pengusaha yang sudah lama menekuni ekonomi syariah.
"Kedua, di bidang jasa keuangan syariah, perlu lebih didorong lagi peningkatan literasi dan kemudahan akses masyarakat, serta cakupan variasi produk-produk perbankan syariah," ujar Wapres.
Alternatif pembiayaan berprinsip syariah, seperti penerbitan sukuk daerah maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) syariah, kata Wapres agar dapat lebih dimanfaatkan.
"Saya mengapresiasi Bank Indonesia dan seluruh kantor perwakilan, yang telah giat dan konsisten menumbuhkan pesantren sebagai pusat ekonomi masyarakat, melalui Himpunan Bisnis Ekonomi Pesantren (Hebitren), yang disponsori Bank Indonesia termasuk juga di Jambi," ungkap Wapres.
Baca juga: Wapres Ma'ruf harap KDEKS Bengkulu beri perhatian khusus kepada ponpes
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Zakat dan pajak jadi alat efektif tekan ketimpangan
Baca juga: Wapres apresiasi seluruh pemangku kepentingan kawal otonomi daerah
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023
