"Hal ini harus menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan penanganannya, khususnya bagi pemerintah daerah dan tenaga layanan yang mengampu substansi perlindungan dan pemenuhan hak anak," kata Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA, Rohika Kurniadi Sari dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Upaya tersebut penting, karena isu kesehatan mental saat ini menjadi masalah yang banyak dialami oleh anak yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Baca juga: Pemerintah diminta prioritaskan isu kesehatan mental orang tua
Rohika Kurniadi Sari menyampaikan menurut data Survei Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022, satu dari tiga remaja (34,9 persen) atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia memiliki satu masalah kesehatan mental dan satu dari 20 remaja (5,5 persen) atau setara dengan 2,45 juta remaja Indonesia memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir.
"Untuk melindungi kesehatan mental anak dan remaja, layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang saat ini berjumlah 257 di Indonesia menjadi garda terdepan untuk melakukan layanan konseling awal," kata Rohika Kurniadi Sari.
Puspaga selanjutnya dapat mengarahkan apakah perlu segera melakukan layanan kesehatan mental dan psikososial agar anak yang mengalami masalah kesehatan mental jangan sampai bertambah.
Sementara Perwakilan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Makassar Hengki Wijaya berharap jumlah Puspaga bisa terus dikembangkan karena menjadi benteng terdepan untuk memastikan layanan keluarga bisa berjalan dengan baik.
Untuk melayani 80 juta anak Indonesia, 257 Puspaga, menurut dia, masih kurang mencukupi, sehingga jumlahnya harus terus dikembangkan.
Baca juga: Psikolog paparkan cara jaga kesehatan mental & emosi saat mudik
Baca juga: Pakar: 50 persen masyarakat periksa ke dokter terkait gangguan mental
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
