Presiden RI Joko Widodo mengaku hanya membisiki partai-partai soal nama calon presiden yang bisa diusung oleh parpol dalam Pemilu 2024.Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat pada masa depan.
"Kemudian dari yang disampaikan oleh Pak Panel Barus, karena menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai sehingga bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Minggu.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut pada Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta.
Dalam Musra tersebut, Ketua Panitia Musra Indonesia Panel Barus menyerahkan hasil Musra, yaitu nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024 berdasarkan hasil penyaringan nama dari sejumlah organisasi sukarelawan.
"Jadi, kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya, itu. Jangan tergesa-gesa, jangan grusa-grusu, jangan pengen cepet-cepetan karena Belanda masih jauh. Akan tetapi, sekali lagi saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Musra dalam menjaring nama-nama yang diinginkan oleh rakyat kita," tambah Presiden.
Namun, Presiden mengaku belum membuka nama-nama yang diajukan oleh Musra.
"Tadi yang disampaikan Pak Panel Barus itu resmi, belum saya buka. Belum saya buka. Jadi, saya terus terang, ini harus diberikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa," tambah Presiden.
Presiden Jokowi menyebut memilih pemimpin pada tahun 2024 sangat krusial sehingga tidak boleh keliru.
"Jangan tergesa-gesa karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Sekali lagi, sekarang kita tahu keadaan dunia ketidakpastiaan global sampai diperkiraan 5—10 tahun yang akan datang itu masih akan terjadi. Sekali lagi, nakhodanya itu harus nakhoda yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini untuk kepentingan bangsa ini," jelas Presiden.
Baca juga: Presiden Jokowi: Indonesia butuh pemimpin pemberani demi rakyat
Baca juga: Ketua Panitia Musra serahkan nama capres dan cawapres ke Jokowi
Presiden mengungkapkan Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat pada masa depan.
"Kepemimpinan yang kuat itu dibutuhkan, yang memiliki komitmen yang kuat untuk antikorupsi, yang memiliki komitmen yang kuat untuk merawat demokrasi, ini penting. Jangan nanti ada yang mau Musra dilarang," tambah Presiden.
Presiden pun mengaku bangga terhadap pelaksanaan Musra dan kelompok sukarelawan karena kompak.
"Semuanya masih solid dan kompak. Ini penting karena kalau kita tidak solid dan kompak kita ini akan dilecehkan. Mau dilecehkan? Kalau kita kompak dan solid kita akan diperhitungkan. Setuju? Nanti pada saatnya pada waktu yang tepat, saudara-saudara semuanya akan saya bisiki satu per satu entah berapa juta, tak bisikin satu-satu nanti," kata Presiden.
Seusai menyampaikan sambutan, Presiden Jokowi kepada wartawan kembali mengatakan bahwa pihaknya belum membuka nama-nama yang diajukan Musra.
"Nama yang sudah diserahkan kepada saya 'kan masih terisolasi, belum saya buka. Saya tidak bisa komentar apa-apa. Kita bicara konstitusi dahulu yang memiliki kewenangan mencalonkan capres itu partai atau gabungan partai. Kita ini relawan, tetapi relawan juga memiliki pandangan gagasan dan ide untuk menjaring di bawah seperti apa, yang diinginkan siapa, akar rumput menginginkan siapa," ungkap Presiden.
Presiden mengaku akan bertemu secepatnya dengan pimpinan partai politik untuk membicarakan nama-nama yang akan diajukan.
"Secepatnya. Sekali lagi konteks yang saya sampaikan memang kepemimpinan yang kuat ke depan dibutuhkan karena menakhodai sebuah kapal besar yang berada dalam gelombang ketidakpastian global yang sulit dihitung dan diprediksi itu," kata Presiden.
Penanggung Jawab Musra Budi Arie menyebut Panitia Musra menyerahkan tiga nama calon presiden, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Nama-nama calon wakil presiden yang diserahkan adalah Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijawalkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
