Politisi PDIP: Ganjar harus dekat rakyat untuk jaga elektabilitas

17 Mei 2023 12:03 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri peresmian Rumah Pembauran Kebangsaan Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa (16/5/2023). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)

Politisi senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo agar menjaga elektabilitasnya dengan cara dekat dengan rakyat sebagaimana arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sesuai arahan Ketum PDIP, lebih sering menyerap aspirasi akar rumput, menyapa rakyat dengan mata hati, dengan rendah hati, ketulusan, dan kesungguhan," kata Hendrawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Charta Politika merilis hasil survei terbaru yang dilakukan setelah isu penolakan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 dan PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Pada simulasi elektabilitas tiga nama, Ganjar Pranowo mendapat 38,2 persen, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 31,1 persen, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 23,6 persen.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menyebutkan Ganjar meraih elektabilitas paling tinggi jika pemilihan presiden (pilpres) dilakukan saat ini. elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu mencapai 24,6 persen dalam simulasi terbuka.

Baca juga: Ganjar sebut Rumah Pembauran jadi titik temu perbedaan
Baca juga: Pengamat IPI nilai pernyataan Jokowi di Musra merujuk pada Ganjar

Hendrawan mengatakan bahwa Megawati telah meminta Ganjar kompak dengan jaringan struktural partai, rajin mengunjungi tokoh masyarakat, menggalang dukungan relawan, dan segenap komponen bangsa.

Menurut Hendrawan, mesin partai akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan Ganjar menjadi presiden.

"Prinsipnya gaspol. Semua tegak lurus menjalankan instruksi Ketum DPP PDIP. Tiga pilar partai, kader yang duduk di struktur, legislatif, dan eksekutif sudah mulai bergerak melakukan sosialisasi," ujar Hendrawan.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.