"Sebagai ujung tonggak implementasi arsip di Indonesia, arsiparis perlu mengubah pola pikir yang awalnya hanya berfokus pada pengelolaan arsip menjadi pemanfaatan arsip. Arsip yang terdokumentasikan secara digital dapat dianalisis lebih lanjut untuk menjadi rekomendasi berbagai penyusunan kebijakan publik dalam berbagai aspek," ujar Anas, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Selain berperan penting dalam penyusunan kebijakan publik, ia juga mengatakan, pengelolaan arsip yang baik, seperti melalui digitalisasi akan mendukung penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui ketersediaan informasi autentik yang dapat dimanfaatkan oleh publik secara transparan dan akuntabel.
Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 bertajuk "Gerakan Kearsipan: Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul" yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI, di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.
Anas menyampaikan pula digitalisasi arsip negara merupakan implementasi dari digitalisasi administrasi yang merupakan salah satu fokus utama dari Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang dicanangkan Kementerian PAN-RB. Dalam digitalisasi arsip negara, kata dia, arsiparis berperan krusial untuk memastikan data dan arsip dapat disimpan secara digital dan dianalisis saat dibutuhkan.
Berikutnya, dalam kesempatan yang sama, Anas mengingatkan arsiparis bahwa terkait dengan pengembangan digitalisasi arsip negara, sebagaimana dalam kerangka implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), mereka perlu mengutamakan interoperabilitas, yakni aplikasi yang telah dimiliki dalam menunjang digitalisasi arsip negara dapat diintegrasikan, tanpa harus menambah aplikasi baru.
"Hindari satu inovasi, satu aplikasi. Saya mengapresiasi aplikasi umum bidang kearsipan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) karena semangat kita adalah integrasi/interoperabilitas antar-sistem dalam pemerintahan," kata dia.
Lebih lanjut, Anas menyampaikan terdapat tiga hal dalam digitalisasi arsip, yakni aksesibilitas, interoperabilitas, dan manajemen yang andal.
Kemudian, dalam acara yang digelar untuk memperingati Hari Kearsipan Ke-52 itu, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan bahwa program kearsipan, sebagaimana digambarkan dalam tema rapat itu, memiliki dua dampak. Dampak pertama adalah mendorong percepatan reformasi birokrasi yang maju. Berikutnya, dampak kedua adalah mendorong kemajuan kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa dan peradaban unggul.
Oleh karena itu, Imam mendorong agar semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan tiga program arsip, yakni program tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa.
"Penyelenggaraan kearsipan harus berdampak untuk masyarakat dan dapat menjadi pengaktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih karena arsip menjadi bukti akuntabilitas dan rujukan kerja organisasi kita," kata dia.
Baca juga: Menpan RB rapikan 27 ribu aplikasi dengan SPBE
Baca juga: Menpan: Permenpan RB 1/2023 perlincah pengurusan jabatan fungsional
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
