Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon meminta Pemerintah dalam hal ini PLN untuk membuat skema yang jelas terhadap penggunaan besaran kapasitas energi baru terbarukan (EBT) bagi industri dan perumahan.Jadi, yang paling betul adalah kapasitas dari industri atau kapasitas dari rumah itu memasang jangan melebihi dari kapasitas
"Jadi, yang paling betul adalah kapasitas dari industri atau kapasitas dari rumah itu memasang jangan melebihi dari kapasitas, jadi mereka di bawah kapasitas yang dibutuhkan, sehingga produksi PLN pun bisa diserap sebagian di industri atau rumah tangga itu sendiri, itu yang harus sekarang cepat dijalankan," kata Dony usai melakukan pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Bandung, Kamis.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Dony menyebut hal tersebut diperlukan agar PLN dapat terus memenuhi kebutuhan pasokan EBT menyusul banyaknya masyarakat yang kini mulai memahami dan meminati EBT.
"Supaya di dalam greed ini juga listrik kita juga jadi listrik bersih, dan keberadaan tenaga listrik energi baru terbarukan juga di masyarakat semakin banyak," ujarnya.
Baca juga: Komisi VII bahas potensi kerja sama nuklir dengan Kedutaan Korea
Dia menambahkan bahwa sejauh ini aturan ekspor-impor terhadap EBT belum memiliki kejelasan. PLN juga belum dapat memproduksi baterai sendiri sampai dengan saat ini, meskipun semula PLN menaruh perhatian terhadap ekspor-impor EBT.
"Jelas memang tadinya, PLN ada concern buat ekspor import, jadi hasil dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ini kalau tidak diserap oleh rumah akan masuk ke jaringan PLN dan itu nanti akan diperhitungkan oleh PLN," ujarnya.
Dia pun mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo Indonesia sudah harus phase out dari batu bara pada tahun 2035-2060. Untuk itu, dia berharap Indonesia dapat mentransfer energi fosil ke energi baru terbarukan secara perlahan.
Meski menilai berkinerja cukup baik, dia mengingatkan PLN (Persero) UID Jawa Barat perlu lebih cepat masuk ke daerah-daerah terpencil sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan aliran listrik.
Baca juga: Anggota DPR sebut isi RUU EBT berpotensi bebani keuangan negara
"Aliran listrik di desa yang belum sampai kemudian ada swasta yang membuat ini juga memiliki harus dibikin suatu aturan yang jelas, karena jangan sampai akhirnya masyarakat juga terbebani terlalu berat, either ini juga diatur dengan peraturan yang jelas berapa mereka boleh jualannya atau cepat pemerintah masuk ke dalam daerah itu untuk listrik di daerah itu," jelasnya.
Adapun berdasarkan paparannya terhadap rasio elektrifikasi Jawa Barat, Sukabumi merupakan daerah yang memiliki nilai rasio cukup jauh yaitu sekitar 99,99 persen.
"Hal ini perlu dipelajari kenapa bisa terjadi, mengingat di Sukabumi juga memiliki pembangkit, hal ini yang perlu dicari tahu apakah disebabkan oleh jaringan atau sistem yang ada," ucapnya.
Turut hadir sejumlah anggota Komisi VII DPR RI dalam pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, di antaranya Adian Napitupulu, Mercy Chriesty Barends, Ridwan Hisjam, Arkanata Akram, Abdul Kadir Karding, Hendrik Sitompul, Mulyanto, Andi Yuliani Paris, dan Asman Abnur.
Baca juga: Indonesia akan pakai 127,1 juta ton batu bara untuk listrik tahun ini
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
