Pemimpin negara G7, yang termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, pekan lalu sepakat untuk membuat forum antar pemerintah yang disebut "Proses AI Hiroshima" untuk memperdebatkan masalah seputar perangkat lunak AI yang berkembang pesat.
Pejabat pemerintah negara G7 akan mengadakan rapat kerja mengenai AI pertama pada 30 Mei dan mempertimbangkan beberapa isu seperti perlindungan kekayaan intelektual, disinformasi, dan bagaimana teknologi harus diatur, kata Menteri Komunikasi Jepang Takeaki Matsumoto.
Pertemuan itu diadakan saat pengawas teknologi dunia mengukur dampak layanan AI populer seperti ChatGPT buatan OpenAI yang didukung Microsoft.
Uni Eropa semakin mendekati pengesahan undang-undang besar terkait AI yang pertama di dunia. Hal itu menginspirasi pemerintah lain untuk mempertimbangkan aturan apa yang harus diterapkan mengenai perangkat AI.
Jepang, sebagai ketua G7 tahun ini, "akan memimpin diskusi G7 mengenai penggunaan teknologi AI generatif yang responsif," kata Matsumoto.
Ia menambahkan forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan saran untuk para pemimpin negara paling lambat akhir tahun.
Pada konferensi tingkat tinggi (KTT) G7 di Hiroshima pada pekan lalu, para pemimpin juga menyerukan pengembangan dan penerapan standar teknis internasional untuk menjaga AI tetap "dapat dipercaya" dan "sejalan dengan nilai-nilai demokrasi bersama kita".
Kelompok kerja AI G7 akan meminta masukan dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, kata Matsumoto di sebuah konferensi pers reguler.
Sumber: Reuters
Baca juga: Jepang akan pimpin pembahasan soal risiko AI pada pertemuan G7
Baca juga: Opera perkenalkan Aria, asisten peramban dengan kecerdasan buatan
Baca juga: Pakar: Kehadiran AI jadi kesempatan untuk dukung proses pendidikan
Pewarta: Raka Adji
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
