“Sebanyak 80,3 persen publik merasa puas terhadap pemerintahan Jokowi, mencerminkan arus besar keinginan masyarakat luas akan keberlanjutan program-program Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Di antara yang menyatakan puas, sebanyak 9,0 persen merasa sangat puas. Sementara itu, publik yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi tercatat hanya 17,9 persen, di antaranya 1,2 persen sangat tidak puas. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 1,8 persen.
Rudi mengatakan tingginya tingkat kepuasan menunjukkan harapan besar publik untuk dilanjutkannya program-program pemerintahan Jokowi.
Hal ini menjadi tantangan bagi para bakal calon presiden (capres) yang ingin berlaga, terutama capres yang menyerukan perubahan.
Menurut dia, setidaknya sejumlah nama bakal capres yang mengklaim bakal melanjutkan program Jokowi pada pemerintahan berikutnya.
Di antaranya adalah orang-orang di lingkaran kabinet, seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.
Selain itu, ada pula figur dengan latar belakang kepala daerah seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa.
“Setidaknya nama-nama tersebut mendukung program-program pemerintahan pusat yang dipimpin Jokowi,” ujar Rudi.
Di sisi lain, terdapat figur bakal capres yang kerap melontarkan kritik dan bahkan dilabeli sebagai antitesis Jokowi, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu ada pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, yang notabene memang berasal dari kalangan oposisi.
Rudi mengatakan Jokowi melontarkan beberapa isyarat terhadap capres yang didukungnya, seperti pemimpin yang berani demi rakyat.
“Dalam praktiknya, Jokowi berani mengambil kebijakan hilirisasi tambang meskipun mendapat gugatan dari negara-negara Eropa,” ujar Rudi.
Kriteria lainnya adalah pemimpin yang memahami potensi dan peluang yang ada, serta merumuskan strategi untuk memajukan negara.
Sementara itu, kriteria yang paling sulit adalah harapan Jokowi untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi dan merawat demokrasi.
“Barangkali di sinilah titik lemah yang disadari Jokowi selama menjabat dua periode sejak 2014,” kata Rudi.
Survei Y-Publica dilakukan pada 21-27 Mei 2023 kepada 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
