Menurut dia, stunting merupakan ancaman serius dan memerlukan penangan yang serius pula. Pasalnya, stunting masih terjadi hingga kini di sejumlah wilayah Indonesia.
"Saya pernah diskusi bersama Presiden dan kami memiliki kesimpulan yang sama bahwa pemerintah tidak mungkin jalan sendiri. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat, ibu-ibu muda tentu saja tidak juga bisa berjalan sendiri-sendiri, organisasi kemasyarakatan, pimpinan-pimpinan perempuan dan Fatayat NU bisa mengambil peran itu," ujar Cak Imin dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Cak Imin mengungkapkan dirinya pernah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait masalah stunting. Berdasarkan hasil diskusi itu, pemerintah mengakui tak dapat bekerja sendirian dalam mengatasi stunting.
"Tapi tentu Fatayat NU tak bisa optimal tanpa dibantu pemerintah. Pemerintah harus memberikan dorongan agar semua pihak terlibat menangani stunting di kekinian maupun yang terus berproses," sambungnya.
Ia mengatakan stunting masih menjadi problematika yang tidak kunjung selesai karena akan menjadi mata rantai pola konsumsi dan gizi.
"Salah satu ancaman stunting baru kita adalah anak-anak yang sulit makan kemudian dipaksakan makan ala kadarnya karena banyak orang tua memberikan konsumsi makanan di bawah standar gizi yang dibutuhkan. Itu ancaman stunting yang serius," jelas Cak Imin.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya penanganan stunting dengan tidak berfokus hanya di wilayah pedesaan, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun stunting juga menimpa anak-anak yang hidup di perkotaan.
"Stunting tidak hanya di desa, di kampung-kampung, di daerah yang jauh, tapi juga ada di kota-kota karena sudah menyangkut kemampuan mengkonsumsi makanan bergizi," tutur Cak Imin.
Baca juga: PDIP upayakan 2024 kemiskinan ekstrem dan stunting nol persen
Baca juga: KSP: Penurunan stunting ke 14 persen butuh sinkronisasi TPPS di daerah
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
