Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari menyatakan memiliki tantangan dalam upaya transformasi layanan digital jaminan kesehatan nasional (JKN) di wilayah Papua Barat karena terkendala jaringan internet.Pada pelayanan kesehatan kita di Papua Barat masih terkendala terkait dengan akses internet, karena tidak semua fasilitas milik pemerintah dalam hal ini puskesmas semuanya memiliki akses internet yang baik
"Pada pelayanan kesehatan kita di Papua Barat masih terkendala terkait dengan akses internet, karena tidak semua fasilitas milik pemerintah dalam hal ini puskesmas semuanya memiliki akses internet yang baik," kata Kepala BPJS Kesehatan Manokwari dr. Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari,, Senin.
Ia mengatakan, dalam upaya transformasi peningkatan layanan terdapat tiga hal penting yakni kepesertaan, iuran dan fasilitas kesehatan (faskes). Namun untuk di Papua Barat, fokus masalah berada di fasilitas kesehatan yang masih terbatas untuk mengikuti perkembangan akibat kendala internet dimaksud.
Menurutnya, upaya transformasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan berbasis digital membutuhkan jaringan internet untuk mendukungnya. Dengan layanan digital tersebut mempermudah penerima manfaat untuk menggunakan fasilitas yang tersedia pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Dari awal kita transformasi dengan berbasis digital yang membutuhkan internet, mudah-mudahan pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo bisa terus memperluas jaringan hingga ke pelosok Tanah Air," katanya.
Baca juga: Provinsi Papua Barat raih gelar Universal Health Coverage
Baca juga: Seluruh penduduk Papua Barat peserta JKN-KIS
Sementara itu, untuk kepesertaan di Papua Barat cukup baik dengan diterimanya Universal Health Coverage (UHC) Award di tahun 2023 dengan kepesertaan mencapai 106,46 persen.
"Untuk peserta, berkat komitmen kuat pemerintah provinsi Papua Barat kita berhasil memperoleh UHC Award, tentunya dukungan juga dari badan usaha sebagai pemilik pekerja," katanya.
Sedangkan terkait urusan iuran BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan program Rencana Pembayaran Secara Bertahap (Rehab) untuk mencicil iuran kesehatan khususnya bagi peserta mandiri.
"Selain program Rehab yang di prioritaskan pada peserta mandiri, kepada badan usaha juga kami rutin menyurat untuk disiplin pembayaran iuran JKN pada kategori penerima upah," demikian Dwi Sulistyono Yudo.
Baca juga: Pemerintah buka blokir internet di 29 kabupaten Papua dan Papua Barat
Baca juga: Kominfo terancam digugat jika terus blokir internet Papua
Baca juga: Papua Barat kondusif, jaringan internet masih terblokir
Baca juga: Gubernur Papua harapkan blokir internet dicabut
Pewarta: Tri Adi Santoso
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2023
