Anggota DPR dorong penerbitan regulasi sumur minyak masyarakat

14 Juni 2023 20:54 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah. ANTARA/HO-PDIP

Pembukaan sumur minyak ilegal ialah kejahatan serius, karena mencuri sumber daya alam strategis yang seharusnya dikuasai oleh negara

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendorong penerbitan aturan tata kelola atau regulasi terkait sumur minyak masyarakat.

"Pasal 33 UUD 1945 tegas mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, nah bila sumur ilegal ini tidak dikendalikan maka kekayaan alam di sumur-sumur itu tak akan bisa mendorong tercapainya kemakmuran rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Gus Falah terkait upaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang mengusulkan dua regulasi terkait regulasi tata kelola sumur minyak oleh masyarakat.

Baca juga: SKK Migas berkomitmen dorong penerbitan aturan sumur minyak masyarakat

Baca juga: Anggota DPR apresiasi SKK Migas berkontribusi untuk negara

Gus Falah menyatakan, upaya itu menunjukkan SKK Migas istikamah melaksanakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33. Sebab, apabila regulasi tentang sumur ilegal terbit, maka sektor hulu migas dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Kata dia, berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2021 tercatat sekitar 8.000 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebesar 2.500-10.000 barel minyak per hari (barrel oil per day/BOPD).

"Pembukaan sumur minyak ilegal ialah kejahatan serius, karena mencuri sumber daya alam strategis yang seharusnya dikuasai oleh negara," ujarnya menegaskan.

Kehadiran regulasi yang didorong SKK Migas kata dia, untuk mengatur hal itu sangat penting, untuk memastikan pelanggaran terhadap konstitusi seperti itu tak terjadi lagi.

Seperti diketahui, SKK Migas telah mengusulkan dua regulasi terkait regulasi tata kelola sumur minyak oleh masyarakat.

Dua peraturan yang direkomendasikan terkait tata kelola sumur ilegal itu, yakni peraturan presiden (perpres) yang berisi larangan kegiatan sumur ilegal baru ke depan.