Hanya dalam waktu satu jam setelah pemerintah mengumumkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk mengakhiri masa sewa, Parlemen Australia mengesahkannya dengan dukungan oposisi, menurut laporan ABC News.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pemerintah mengambil langkah tersebut mengingat risiko dari keberadaan Kedubes Rusia di lokasi baru tersebut.
"Pemerintah telah menerima nasihat keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran bangunan baru Rusia yang begitu dekat dengan Parlemen Australia," kata Albanese kepada wartawan di Parlemen, menurut transkrip di situs resminya.
Albanese mengatakan keputusan itu diambil untuk kepentingan nasional Australia dan dia berterima kasih kepada anggota parlemen atas kerja sama mereka.
Lebih lanjut, dia membantah bahwa langkah tersebut diambil untuk mengusir para diplomat Rusia karena perang yang sedang berlangsung di Ukraina.
Albanese memastikan bahwa kehadiran diplomatik Rusia akan terus berlanjut.
"Sama seperti Australia yang memiliki kehadiran diplomatik di Moskow. Ini bukan tentang mengubah itu, ini tentang risiko spesifik yang ada di lokasi ini, dan itulah mengapa kami mengambil tindakan ini," kata dia.
Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil mengatakan RUU itu ditujukan untuk mencegah sebidang tanah disewakan oleh Otoritas Ibu Kota Nasional ke Federasi Rusia.
“Masalah utama dengan usulan lokasi kedua Kedutaan Besar Rusia di Canberra adalah lokasinya yang berbatasan langsung dengan Gedung Parlemen,” kata O'Neil.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Australia tak akan larang masuk turis Rusia
Baca juga: Australia jatuhkan sanksi terhadap Iran dan Rusia atas pelanggaran HAM
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
