• Beranda
  • Berita
  • LKPP: target 5 juta produk tayang di e-katalog terlampaui di Juni 2023

LKPP: target 5 juta produk tayang di e-katalog terlampaui di Juni 2023

20 Juni 2023 18:38 WIB
LKPP: target 5 juta produk tayang di e-katalog terlampaui di Juni 2023
Kepala LKPP Hendrar Prihadi (kanan) dalam acara Pembubuhan Paraf Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) di Jakarta, Selasa (20/6/2023). (ANTARA/HO LKPP)

Dari jumlah produk yang ada saat ini, nilai transaksinya sudah mencapai Rp89 triliun.....

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat jumlah produk yang tayang di katalog elektronik atau e-katalog telah mencapai lebih dari 5 juta produk per 19 Juni 2023.

Hingga minggu ketiga Juni 2023 jumlah produk yang tayang dalam katalog elektronik mencapai 5.034.134 produk, atau melampaui target jumlah tayang produk di katalog elektronik yang ditetapkan untuk 2023 sebanyak 5 juta.

“Dari jumlah produk yang ada saat ini, nilai transaksinya sudah mencapai Rp89 triliun. Memang masih jauh dari target, namun ini masih pertengahan tahun dan saya yakin target yang ada dapat kami capai di akhir tahun,” kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Baca juga: LKPP dorong pengadaan konstruksi di Pemkot Tangerang gunakan E-Katalog

Hendi, sapaan akrabnya, menyampaikan capaian tersebut saat memberikan arahan dalam acara Pembubuhan Paraf Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Hendi mengungkapkan RUU PBJ Publik yang naskahnya telah rampung disusun oleh Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) akan mendorong pengadaan yang pro usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi), produk dalam negeri (PDN) dan digitalisasi pengadaan.

Dukungan tersebut diyakininya akan mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju.

"Pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian karena kita bisa melalui proses yang sedemikian rupa, hingga sampai pada proses pemarafan RUU PBJ Publik oleh panitia antar kementerian pada hari ini," ungkapnya.

Hendi berharap undang-undang pengadaan barang/jasa publik itu bisa segera disahkan oleh DPR RI.

Baca juga: LKPP bantu Otorita IKN terkait pengadaan barang dan jasa

Mantan Wali Kota Semarang itu juga menambahkan bahwa dengan disahkannya RUU PBJ Publik, target-target terkait pengadaan barang/jasa yang telah diamanatkan oleh Presiden Jokowi akan dapat dicapai.

Hendi menyampaikan bahwa proses realisasi belanja pada 2023 telah mencapai pengadaan 29 persen atau sekitar Rp309 triliun dengan total belanja produk dalam negeri telah mencapai 88 persen.

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023