Megawati Soekarnoputri menerima Brevet Hidro-Oseanografi itu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) yang diteken oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
"Kepala Staf Angkatan Laut mempertimbangkan, memutuskan, dan menetapkan keputusan pemberian brevet kehormatan kepada Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)," demikian isi SK Kepala Staf TNI AL Nomor KEP/1517/VI/2023 dan Nomor KEP/1518/IV 2023 yang dibacakan saat acara di Jakarta, Kamis.
Brevet Hidro-Oseanografi diberikan oleh Pushidrosal kepada pejabat negara, para ahli, dan tokoh-tokoh yang diyakini berjasa terhadap kemajuan Pushidrosal dan perkembangan hidrografi dan oseanografi di tingkat nasional dan internasional.
Dalam upacara penyematan, Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dan Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat menyerahkan jaket dengan Brevet Hidro-Oseanografi Pushidrosal.
Megawati kemudian memakai jaket itu dan selanjutnya menerima sertifikat penghargaan dari Pushidrosal. Ketiganya menutup sesi penyematan brevet dengan foto bersama.
Dalam acara yang sama, TNI AL melalui SK yang diteken oleh Kepala Staf TNI AL juga memberikan brevet kehormatan Hidro-Oseanografi kepada Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal Laksamana Muda (Laksda) TNI Iwan Isnurwanto, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI Amrih Jinangkung, dan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Yunani Bebeb AK Nugraha Djundjunan.
Brevet dan sertifikat penghargaan diberikan oleh Wakasal dan Danpushidrosal kepada tiga pejabat itu dalam acara yang sama.
Ketua Dewan Pengarah BRIN sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri selepas menerima brevet kehormatan lanjut memberikan pidato arahan.
Dalam pidatonya, Megawati menekankan pentingnya Hidrografi dan Oseanografi terutama setelah berlakunya Deklarasi Juanda yang diteken pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaya pada masa pemerintahan Presiden Ke-1 RI Soekarno.
Deklarasi Juanda menjadi tonggak kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah laut, mengingat salah satu poinnya menetapkan semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
"Dengan adanya Deklarasi Juanda ini konsekuensinya adalah menempatkan pentingnya Hidrologi dan Oseanografi," kata Megawati saat memberi arahan pada acara seminar internasional yang merupakan rangkaian peringatan Hari Hidrografi Dunia Ke-102 di Jakarta, Rabu.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
