"Untuk kerja sama pertukaran informasi di antara negara ASEAN ini, tentu diperlukan perlakuan yang sama timbal balik, baik secara hukum dan batasan keterbukaan. Pada akhirnya, kerja sama ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan Asia Tenggara," kata Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia-ITB, Ian Josef Matheus Edward, kepada ANTARA, Sabtu.
Baca juga: Kadin sebut Keketuaan ASEAN momentum tingkatkan investasi
Ian menjelaskan, sebagai sumber data yang memiliki nilai tinggi, informasi bisa dipakai untuk hal yang baik atau buruk.
Saat ini, negara yang mampu menguasai informasi baik ke dalam wilayahnya maupun ke luar, akan membuat negara tersebut lebih diakui kedaulatannya.
"Dengan kerjasama ASEAN ini, maka kedaulatan negara di kawasan Asia Tenggara terhadap informasi akan semakin bernilai dan tentu berlaku untuk segala bidang. Sehingga, dapat menentukan masa depan yang menjadi pusat ekonomi dunia," paparnya.
Lebih lanjut Ian mengungkapkan bahwa dengan adanya kerja sama pertukaran informasi antar-negara di kawasan Asia Tenggara, maka hal tersebut dapat membuat suatu sistem yang saling mendukung penguatan berbagai sektor, seperti pemerintahan, perdagangan, ekonomi, pendidikan, peluang kerja atau usaha bersama, dan sebagainya.
Indonesia kembali dipercaya untuk kali kelima memegang peranan Keketuaan ASEAN atau ASEAN Chairmanship pada tahun 2023 ini. Mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", Indonesia berupaya menjadikan ASEAN tetap penting sekaligus relevan bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan dunia.
Baca juga: Indonesia miliki pengalaman ragam inovasi kembangkan kawasan ASEAN
Baca juga: Keketuaan Indonesia di ASEAN dapat dorong talenta dan keamanan digital
Baca juga: Pakar ungkap tantangan humas di era kecerdasan buatan
Pewarta: Ahmad Faishal Adnan
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
