Timwas DPR ungkap catatan hasil tinjau pemondokan jemaah haji

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengungkapkan sejumlah catatan hasil peninjauan lapangan ke lima titik pemondokan jemaah haji di Kota Makkah, Sabtu (24/6).

Pada dasarnya, kata Marwan dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu, layanan pemerintah terhadap jemaah haji sudah memadai dalam memberikan kenyamanan bagi para jemaah.

"Kami tadi sampai melihat kamar di dalam hotel itu, kalau pun di dalamnya itu ada sampai 5-6 bed (tempat tidur) yang dihuni oleh para jemaah, itu sesuai dengan ukuran kamar. Kalau ukuran kamarnya kecil, hanya 4 tempat tidur; yang besar, 6 tempat tidur, jadi tidak ada persoalan dengan angka, sebetulnya itu ketercukupan ruangan," kata dia.

Namun demikian, ucap Marwan, Timwas Haji DPR memberikan beberapa catatan dari hasil tinjauan tersebut.

Pertama, terkait kesempatan arbain atau shalat wajib sebanyak 40 kali berturut-turut di Madinah. Dia menjelaskan, Timwas Haji DPR mendapati beberapa kelompok jemaah haji tidak mendapatkan arbain karena waktu di Madinah hanya 8 hari.

"Karena 8 hari, keterlambatan pesawat, maka kurang dari 40 waktu shalat berjemaah, tidak dapat arbain. Ya mari kita kembalikan menjadi 9 hari di Madinah. Supaya jemaah ini merasa tenang, merasa puas bahwa mereka bisa arbain," jelas Marwan.

Kedua, Timwas Haji DPR mencatat terkait makanan. Marwan mengatakan, telah disepakati dengan DPR bahwa satu hari menjelang dan sesudah wukuf di Arafah akan disiapkan makanan untuk jemaah.

"Kita tetap menyediakan makanan, tapi keputusan pemerintah berdasarkan situasi lapangan tidak mungkin mengantar makanan yang dipesan dari katering, maka itu ditiadakan," kata Marwan.

Terkait hal tersebut, per kloter atau per rombongan di beberapa sektor akhirnya memesan makanan di lingkungan hotel. Menurut Marwan, harga makanan tersebut berkisar 12-20 riyal dan lauknya pun cukup memadai.

"Itu cukup murah, tapi kami menduga bahwa ini kalau disiapkan lewat katering tidak juga bisa memadai kalau melayani sampai 26 ribu orang (jemaah) dalam satu hotel. Itu harus diselesaikan dengan per kloter," kata dia.

Ke depannya, Marwan menyebut pihaknya akan menyepakati bersama pemerintah untuk menyiasati agar menghindari asupan makanan instan kepada jemaah.

"Kita khawatir, ya, kesehatan jemaah kita menurun dan bahkan bisa mencret. Itu harus kita hindari. Kami melihat itu sebuah terobosan dari para jemaah bahwa mereka punya siasat lah untuk itu," ujarnya.

Ketiga, catatan terkait jemaah lansia. Marwan menyebut, tagline "Haji Ramah Lansia" yang diusung pemerintah diharapkan juga termasuk ke dalam akomodasi, konsumsi, dan lainnya.

"Umpamanya penempatan para jemaah tidak di level (lantai) tinggi, ditempatkan di (lantai) yang tidak terlalu tinggi atau di lantai-lantai bawah lah," ucapnya.

Baca juga: Khutbah Arafah saat puncak haji 2023 disampaikan dalam 20 bahasa
Baca juga: Mayoritas peserta haji 2023 perempuan dan berprofesi ibu rumah tangga
Baca juga: 12.358 calon haji dari Embarkasi Batam telah tiba di Makkah

Marwan mengatakan pihaknya juga menemukan beberapa kamar memiliki jemaah lansia yang berkebutuhan khusus. Dia mengapresiasi karena jemaah lainnya membantu jemaah lansia tersebut atas dasar kemanusiaan dan ibadah.

"Mereka kerjakan mengganti popok, menyiram, dan lain-lain. Pastinya kan bukan tugas jemaah sendiri, tapi karena ada jemaah berkebutuhan khusus itu mereka lakukan. Itu satu sisi yang positif dari jemaah kita bahwa kerelaan para jemaah yang membantu, itu luar biasa," katanya.

Catatan lainnya adalah perihal kesehatan di pemondokan. Marwan melihat sejatinya aspek kesehatan dari sisi antisipasi sudah cukup memadai.

"Tadi ada sebutannya posko kesehatan satelit, itu berada di kloter-kloter di hotel-hotel. Tapi selain itu ada pos-pos kesehatan, ada kesehatan daker, dan lain-lain," kata Marwan.

Menurut Marwan, beberapa catatan tersebut diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Dia juga menyebut, DPR RI ke depannya akan memperbaiki proses haji menjadi lebih cepat.

"Saya kira beberapa catatan memang perlu untuk perbaikan kita. Kemudian kami di DPR, ke depan akan membuat perhajian kita ini lebih baik, mempercepat proses. Sekarang daftar tunggu kita sudah cukup panjang, melelahkan sekali bagi jemaah untuk menunggu," ujarnya.