"Seperti misalnya daerah-daerah yang angka absolutnya tinggi seperti Jawa akan kita berikan perhatian khusus, kemudian untuk luar Jawa yang angka prevalensinya tinggi," ujar Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu.
Muhadjir mengatakan percepatan penurunan stunting saat ini tengah menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensinya ada di 21,6 persen. Pemerintah menargetkan pada 2024 angka stunting berada di 14 persen.
Menurut dia, masih tingginya angka stunting menjadi tantangan karena berdampak buruk. Berdasarkan penjelasan Kementerian Kesehatan, stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.
"Tadi malam saya ke Palembang itu misalnya untuk Sumsel sampai satu tahun dari 23 persen sekarang 18 persen. Jadi sangat mungkin kalau ditangani secara sungguh-sungguh sesuai arahan Pak Presiden," kata Muhadjir.
Salah satu upaya dalam menekan angka stunting, kata dia, lewat penataan anggaran. Kemenko PMK berharap pada tahun depan dapat melakukan penataan ulang anggaran, terutama yang menyebar di beberapa kementerian dan lembaga.
"Memang sebetulnya tanggung jawabnya sudah berbagi antara daerah dan pusat. Dan sebetulnya daerah, lah, yang punya tanggung jawab lebih. Mestinya itu alokasi dana harus nyata di APBD, di samping dari dana dari Kemensos, Kemenkes, BKKBN, dan itu harus dilakukan keroyokan," kata dia.
Baca juga: Menkes sebut Stunting-pedia bantu ambil langkah entaskan stunting
Di samping itu, Pemerintah juga akan fokus dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem menjadi salah salah satu penyebab stunting. Kemenko PMK, kata dia, telah memiliki data yang tercantum dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Menurutnya, P3KE ini bakal menjadi basis data serta membangun strategi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Data BPS pada Maret 2022, sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.
"Untuk kemiskinan ekstrem, kan, sudah ada data yang namanya P3KE, sudah by name by address, dan itu di bawah Kemenko PMK. Sehingga saya bisa mengontrol langsung," katanya.
Baca juga: Menko PMK: Stunting jadi neraka bagi pembangunan SDM RI
Baca juga: Keluarga berkualitas modal utama RI bersaing di kancah internasional
Baca juga: 101.236 kader BKKBN mulai mutakhirkan data PK-23 di seluruh Indonesia
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
