Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat.
"Arahan bapak presiden, ketika saya dilantik menjadi menpan RB, adalah bagaimana mendorong agar birokrasi ini berdampak," kata Anas dalam Lokakarya Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR 2020-2024 di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan birokrasi yang berdampak sangatlah penting. Dia mencontohkan para peserta lokakarya yang datang dari daerah ke Jakarta, apabila tidak serius mengikuti kegiatan, maka tak akan memberikan hasil optimal.
"Mudah-mudahan hari ini, Bapak dan Ibu tidak hanya sekadar datang rapat, tetapi nanti akan bermanfaat," katanya.
Baca juga: Menpan-Mensos bahas percepatan RB tematik untuk entaskan kemiskinan
Dia juga bercerita mengenai pengalamannya sewaktu menjadi bupati Banyuwangi. Anas meminta stafnya untuk memberikan ringkasan hasil pertemuan yang dapat membantunya mengambil kebijakan baru untuk kemajuan Kabupaten Banyuwangi.
"'Pak, ada empat hal penting yang bupati perlu segera diputuskan atau dibuat peraturan bupati.' Wah, saya langsung senang begitu," katanya.
Anas pun menerapkan hal itu di Kemenpan RB. Apabila tidak berdampak kepada masyarakat, maka para ASN hanya akan lelah di perjalanan dinas dan membuat tumpukan kertas laporan.
"Oleh karena itu, kepada teman-teman yang hari ini sedang Zoom di berbagai daerah seluruh Indonesia, harapan kami dalam waktu pendek, teman-teman bisa mendengarkan dan mudah-mudahan bisa dilaporkan ke atasannya," ucap Anas.
Kemenpan RB pun mendorong birokrasi agar lebih lincah dan dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Aplikasi SP4N-LAPOR yang mengelola pengaduan pelayanan publik juga dapat berdampak dan cepat ditindaklanjuti.
"Karena kalau tidak rapat-rapat dari hotel ke hotel dengan biaya besar yang tidak berdampak. Tentu ini jauh dari target arahan bapak presiden supaya setiap rapat yang kami kerjakan akan segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Menteri PANRB sampaikan rekomendasi penataan BAKTI Kemenkominfo
"Arahan bapak presiden, ketika saya dilantik menjadi menpan RB, adalah bagaimana mendorong agar birokrasi ini berdampak," kata Anas dalam Lokakarya Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR 2020-2024 di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan birokrasi yang berdampak sangatlah penting. Dia mencontohkan para peserta lokakarya yang datang dari daerah ke Jakarta, apabila tidak serius mengikuti kegiatan, maka tak akan memberikan hasil optimal.
"Mudah-mudahan hari ini, Bapak dan Ibu tidak hanya sekadar datang rapat, tetapi nanti akan bermanfaat," katanya.
Baca juga: Menpan-Mensos bahas percepatan RB tematik untuk entaskan kemiskinan
Dia juga bercerita mengenai pengalamannya sewaktu menjadi bupati Banyuwangi. Anas meminta stafnya untuk memberikan ringkasan hasil pertemuan yang dapat membantunya mengambil kebijakan baru untuk kemajuan Kabupaten Banyuwangi.
"'Pak, ada empat hal penting yang bupati perlu segera diputuskan atau dibuat peraturan bupati.' Wah, saya langsung senang begitu," katanya.
Anas pun menerapkan hal itu di Kemenpan RB. Apabila tidak berdampak kepada masyarakat, maka para ASN hanya akan lelah di perjalanan dinas dan membuat tumpukan kertas laporan.
"Oleh karena itu, kepada teman-teman yang hari ini sedang Zoom di berbagai daerah seluruh Indonesia, harapan kami dalam waktu pendek, teman-teman bisa mendengarkan dan mudah-mudahan bisa dilaporkan ke atasannya," ucap Anas.
Kemenpan RB pun mendorong birokrasi agar lebih lincah dan dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Aplikasi SP4N-LAPOR yang mengelola pengaduan pelayanan publik juga dapat berdampak dan cepat ditindaklanjuti.
"Karena kalau tidak rapat-rapat dari hotel ke hotel dengan biaya besar yang tidak berdampak. Tentu ini jauh dari target arahan bapak presiden supaya setiap rapat yang kami kerjakan akan segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Menteri PANRB sampaikan rekomendasi penataan BAKTI Kemenkominfo
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
