Suseno menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan dan prajurit TNI AD di wilayah kerja Kodam VII Wirabuana, maka diperlukan pelatihan dibidang perikanan. Program ini dilakukan guna mewujudkan ketahanan pangan melalui industrialisasi kelautan dan perikanan dengan penerapan prinsip - prinsip blue economy. Adapun tujuan program industrialisasi tersebut sebagai upaya peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, daya saing komoditas dan produk KP. Adapun pendekatannya melalui integrasi hulu hilir dan konektivitas bisnis berupa rantai nilai dan rantai pasok. "Pendekatan juga melalui infrastruktur terintegrasi dengan menjaga keseimbangan produksi bahan baku dan produk akhir serta penguatan pengolahan dan pemasaran yang berwawasan lingkungan,"jelasnya.
Konsep blue economy, menurut Suseno, merupakan konsep yang tidak terpisahkan atau sinergi dari program minapolitan dan industrialisasi KP. Tujuan blue economy adalah peningkatan efisiensi Sumber Daya Alam ( SDA ), peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk dengan prinsip efisiensi SDA tanpa limbah. Konsep blue economy juga mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja melalui metode pendekatan integrasi sistem produksi lintas bisnis utama. Konsep ini mengedepankan konektivitas bisnis berupa rantai nilai dan rantai pasok dan infrastruktur terintegrasi. "Komoditas dan produk unggulan dalam konsep blue economy adalah multiple commodities and products, penciptaan pasar baru dengan tetap memperhatikan lingkungan," tandasnya.
TNI dan Penyuluh
Suseno menjelaskan, pelatihan yang dilakukan BPSDM KP merupakan wujud nyata sinergitas antara KKP dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ( TNI-AD ) guna menyukseskan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dengan TNI-AD tentang Kerja Sama Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Industrialisasi Perikanan. "Kegiatan pelatihan ini juga tindak lanjut dari Kesepakatan Kerja Sama BPSDM KP dengan TNI-AD tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan KP, yang ditandatangani tanggal 26 Februari lalu di Jakarta," jelasnya.
Menurut Suseno, sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan kebijakan percepatan industrialisasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan, KKP masih membutuhkan tenaga penyuluh cukup banyak. Pada 2012, KKP telah menyediakan 8.000 tenaga penyuluh yang ditempatkan di berbagai wilayah, utamanya di daerah yang menjadi sentra - sentra industri perikanan. Namun demikian, jumlah tersebut belum mencukupi untuk mendukung program industrialisasi perikanan. Oleh karena itu, KKP memandang perlu untuk menjalin kerja sama dengan TNI-AD. "Kami berharap Babinsa TNI-AD dapat ikut berperan dalam membina masyarakat di pedesaan, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir terkait program - program KKP yang berkaitan dengan ketahanan pangan, termasuk peran penyuluh sebagai pendampingan di masyarakat dalam mewujudkan program-program tersebut" ujarnya.
Suseno menambahkan, peran penyuluh di Provinsi Sulawesi Selatan sudah terbina sejak lama. Terbukti dengan adanya pendampingan kelompok usaha yang dilakukan oleh Babinsa yang telah menumbuhkan kembali usaha budidaya bawal air tawar dan lele di Kabupaten Bone. Bahkan kelompok budidaya ini menjadi kelompok usaha yang mandiri, seperti yang dilakukan oleh penyuluh PNS alumni lembaga pendidikan KKP. Untuk itu kerja sama antara BPSDM KP dengan TNI - AD dapat terus berlanjut dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan yang diharapkan dari masing-masing intitusi tersebut. "Nantinya peserta pelatihan ini dapat mengimplementasikan ilmunya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan menyiapkan wirausaha baru di bidang perikanan dalam wadah P2MKP serta menjadi pendamping perpanjangan penyuluh di masyarakat," ujarnya.
Pendekatan Andragogi
Sementara itu menurut Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Balok Budiyanto, pelatihan ini diberikan bagi 150 orang peserta di kedua kota tersebut. Sebanyak 100 orang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan di Makassar. Adapun sisanya sebanyak 50 orang mengikuti Pelatihan Budidaya Perikanan di Pare Pare. Sedangkan proses pelatihan dilaksanakan dengan perbandingan teori sebesar 30% dan praktek 70%, dan sepenuhnya menerapkan pendekatan pembelajaran bagi orang dewasa atau andragogi. " Dengan demikian, dari pelatihan ini tercipta suatu hubungan interaktif antara pengajar dan peserta dan antar peserta secara efektif, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek langsung," katanya.
Menurut Balok, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para Babinsa, Babinkamtib, Persit Wirabuana tentang bagaimana melakukan budidaya perikanan secara benar. Pelatihan juga memberikan keterampilan kepada ibu - ibu Dharma Wanita Persit Wirabuana untuk memanfaatkan ikan untuk diolah agar dapat mempunyai nilai tambah. Adapun tenaga pelatih berasal dari Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) dengan didampingi oleh widyaiswara dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Aertembaga, Bitung, Sulawesi Utara. Dari 13 P2MKP di Sulawesi Selatan, 4 di antaranya yang dilibatkan untuk melatih pada kegiatan ini di Makassar adalah P2MKP Tegar Mandiri dan P2MKP Awanindo dari Kabupaten Maros, sedangkan P2MKP Fatimah Az Zahra dan P2MKP Eltisyah dari Kota makassar. "Adapun P2MKP yang melatih di Pare Pare adalah P2MKP Paraikate dan P2MKP Sejahtera dari Kabupaten Pangkep. Sejak ditetapkan tahun 2012 sampai dengan Februari 2013, 6 P2MKP tersebut telah melatih sebanyak 440 orang," jelasnya.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0818159705)
Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
