Budi Arie, loyalis pemegang kepercayaan Jokowi yang jadi Menkominfo

Mewakili kelompok relawan, dia berjanji tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dan akan meningkatkan performa serta selalu amanah menjalankan visi-misi Jokowi.

Budi Arie Setiadi memiliki jejak karir yang panjang dan beragam dari seorang aktivis, wartawan, relawan, pengusaha, hingga menduduki kursi birokrat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kini dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Namun dari berbagai tapak karirnya, Budi lebih dikenal sebagai Ketua Umum Projo, sebuah organisasi relawan terbesar pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2014 dan 2019.

Presiden Jokowi menganggap relawan pendukung dirinya memiliki peran penting untuk memberikan koreksi dan evaluasi atas setiap langkah yang diambil.

Budi bisa disebut figur relawan yang dekat dengan Jokowi. Dia kerap menjadi teman diskusi Jokowi mengenai situasi politik nasional.

Budi juga salah satu figur di belakang penyelenggaraan Musyawarah Rakyat (Musra), pada Mei 2023 yang menjadi momentum Jokowi untuk menyampaikan dengan lugas pidato politiknya terkait Pemilu 2024.

Kini memasuki 16 bulan terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Budi dipercaya untuk melaksanakan tugas berat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, menggantikan Johnny G. Plate yang tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan menara Base Transceiver System (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Baca juga: Presiden Jokowi lantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo

Budi resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin pagi ini ,sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 62 P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Budi akan didampingi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, yang juga baru dilantik pada hari yang sama.

“Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab,” kata Budi ketika mengucapkan sumpah jabatan yang didiktekan Presiden Jokowi.

Sesaat sebelum pelantikan, Budi mengatakan kepercayaan Jokowi terhadap dirinya adalah sesuatu yang membanggakan khususnya bagi kelompok relawan. Mewakili kelompok relawan, dia berjanji tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dan akan meningkatkan performa serta selalu amanah menjalankan visi-misi Jokowi.

Jika melihat rekam jejak Budi, tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika sebenarnya bukan ranah yang asing bagi pria yang akrab disapa Muni oleh kalangan aktivis ini.

Saat masih aktif di dunia pergerakan mahasiswa, pria kelahiran 20 April 1969 ini pernah menjadi redaktur pelaksana pers mahasiswa Suma UI. Ia juga pernah mendirikan Harian Bergerak saat era reformasi 1998.

Buletin itu terbit sehari sesudah berlangsungnya aksi demonstrasi mahasiswa UI pada 9 Maret 1998. Media itu menjadi penyambung informasi di kalangan mahasiswa UI tentang dinamika aksi mahasiswa.

Saat itu buletin yang terbit setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu menjadi media yang mengawal jalannya reformasi, hingga tumbangnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Seusai rezim Soeharto, media itu pun tetap terbit hingga 2002.

Sebelum mendirikan “Bergerak!”, Budi juga ikut menjadi bagian awal berdirinya media Kontan. Dia menjadi jurnalis Kontan dari 1996 hingga 2001 dan Budi juga pernah menjadi wartawan Media Indonesia MInggu pada 1994-1996.

Baca juga: Kemenkominfo susun aturan baru soal klasifikasi "game"

Selain menjadi insan pers mahasiswa, Budi yang mengambil kuliah S1 di FISIP UI ini juga menempa dirinya dengan kegiatan organisasi kampus. Ia adalah Ketua Forum Studi Mahasiswa UI pada 1992-1993, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI pada 1994-1995 dan Presidium Senat Mahasiswa UI pada tahun yang sama.

Setelah lulus dari UI, aktivitas Budi di dunia organisasi tidak berhenti. Dia juga mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI) pada 1998-2000.

Pria yang menempuh jenjang pendidikan dari SD hingga SMA di Jakarta ini juga pernah mencicipi dunia profesional di bidang telekomunikasi. Dia menjadi direksi berbagai perusahaan, yang banyak di antaranya bergerak di bidang telekomunikasi. Berbarengan dengan itu, ia mengasah kemampuan politiknya dengan menjadi Kepala Balitbang PDIP DKI Jakarta dan Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta pada 2005-2010.

Pada 2006, Budi melanjutkan studi pascasarjana di Manajemen Pembangunan UI. Setelah menjadi salah satu petinggi PDI-P DKI Jakarta, Budi kemudian mendirikan organisasi relawan Projo atau Pro-Jokowi pada Agustus 2013. Projo disebut-sebut sebagai salah satu organisasi relawan yang berhasil mengantarkan Jokowi pada kemenangan Pilpres 2014.

Projo juga menunjukkan loyalitasnya pada Jokowi saat Pilpres 2019. Dengan keberhasilan sebagai ketua umum organisasi relawan itu, nama Budi semakin diperhitungkan di kancah politik nasional.

Pada Oktober 2019, Jokowi melantik Budi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamen Desa dan PDTT).

Tugas berat Menkominfo

Setelah didapuk menjadi wakil dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam membangun infrastruktur desa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa, tantangan Budi kini semakin berat.

Dia bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia, dan desiminasi informasi.

Budi juga memiliki tugas untuk melanjutkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) menara based transceiver station atau BTS meski pada saat bersamaan terjadi penegakan hukum dugaan korupsi proyek tersebut. Budi perlu memastikan keterlibatan pengawas eksternal seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat penegak hukum untuk masuk mengawasi proyek tersebut.

Baca juga: Kejagung tegaskan dakwaan perkara korupsi BTS Kominfo sesuai fakta

Presiden Jokowi telah memerintahkan agar proyek BTS terus dilanjutkan meski mantan Menkominfo Johnny G Plate kini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek itu dengan kerugian negara hingga Rp8 triliun.

Keberlanjutan PSN itu karena fungsi dan peran strategis BTS untuk menjamin pelayanan komunikasi dan informatika bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jika proyek tidak diteruskan, masyarakat di wilayah 3T tidak mendapat akses internet dan komunikasi yang optimal.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menilai proyek BTS harus terus dilanjutkan. Selain menjadi media untuk menyampaikan perkembangan nasional serta keberhasilan-keberhasilan ekonomi, proyek BTS juga menjadi penyangga untuk penyelenggaraan belajar jarak jauh melalui internet.

Hal tersebut menandakan pentingnya infrastruktur komunikasi dan informatika untuk mewujudkan keadilan akses informasi dan digital bagi seluruh masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain tantangan keberlanjutan proyek BTS, Budi juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap dunia siber. Dalam konteks Pemilihan Umum 2024 yang akan berlangsung serentak nanti, dunia virtual perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi ajang kampanye yang dapat memicu polarisasi dan bisa menyebabkan perpecahan bangsa.

Saat ini perkembangan dunia siber juga melahirkan tren penggunaan informasi fitnah dan kabar bohong untuk menyerang pihak-pihak tertentu. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena fitnah atau kabar bohong bisa menjadi propaganda yang mengancam keamanan nasional.

Keamanan dunia siber pun semakin rentan karena tindakan pencurian data yang telah terjadi berulang kali dan menimbulkan keraguan terhadap keamanan data privasi individu.

Tantangan-tantangan tersebut menjadi “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan Budi Arie Setiadi di sisa waktu yang sebentar sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin selesai pada Oktober 2024.

Budi menegaskan tidak ada visi misi dari dirinya, melainkan hanya menjalankan visi misi Jokowi di sisa waktu Kabinet Indonesia Maju.

Dengan berbagai pengalaman organisasi, kiprah di industri media dan telekomunikasi, hingga karir politik dan relawan, kini menjadi hal menarik untuk menanti sepak terjang Budi Arie Setiadi dalam mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi di bidang komunikasi dan informatika pada sisa waktu 16 bulan pemerintahan.