“Karena itu, boleh jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kegagalan Airlangga dalam mewujudkan rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar tersebut akan menjadi 'bom waktu' yang meledak setiap saat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, atas dasar itulah, publik menanti gerakan-gerakan "penyelamatan" baru seperti fenomena yang terjadi sebelumnya.
Kata Yorrys, upaya-upaya yang Airlangga lakukan dalam rangka mengampanyekan dirinya sebagai capres atau cawapres, sejauh ini tidak berdampak efektif bagi elektabilitas Golkar jika dilihat dalam kalkulasi politik. Sebaliknya, kata dia, konsolidasi internal di tengah kesiapan partai mengikuti kontestasi justru semakin terhambat.
Sebab itu Yorrys menilai desakan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan cara elegan dan damai menjadi pertimbangan yang logis. Terlebih karena sebagai partai moderen Golkar sebenarnya cukup terbiasa dengan pergolakan dan dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik.
Baca juga: Dewan Etik Golkar panggil 2 kader terkait wacana Munaslub
Baca juga: Airlangga: Kalau minat jadi Ketum Golkar tunggu Munas 2024
"Sebagai partai modern, Golkar sejati-nya cukup terbiasa dengan pergolakan dan menyelesaikan persoalannya secara baik," kata dia.
Yorrys melihat rekomendasi Dewan Pakar sebagai pecutan di tengah suasana yang tampak sunyi dan senyap di kalangan internal Partai Golkar. Dia pun melihat rekomendasi itu hanya bertujuan menjaga muruah partai agar tetap eksis sebagai instrumen kebijakan yang berdampak kolosal bagi kepentingan rakyat.
"Tanpa kekuasaan di masa depan dan peran penting di dalamnya, Partai Golkar semakin sulit berbicara lebih banyak dan melahirkan figur-figur pemimpin masa depan," katanya menegaskan.
Selain itu, Yorrys juga memandang rekomendasi Dewan Pakar tersebut hanya penghalusan makna dari desakan munaslub yang senyap dilontarkan sejumlah pihak. Rekomendasi itu dia sebut sebagai upaya pengalihan fokus publik politik pada mekanisme kerja partai dan kesungguhannya dalam menatap kontestasi Pemilu 2024.
Dia kemudian menekankan, sudah saatnya keran kepemimpinan nasional terbuka dari rahim Partai Golkar. Sekalipun hingga saat ini figur-figur tersebut masih sulit bermunculan ke hadapan publik. Tapi, proses yang mengarah pada kemunculan itu harus terus dijaga dan dijalani dengan strategi dan mekanisme internal organisasi yang akomodatif.
Baca juga: Bamsoet akan calonkan jadi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 2024
Selain persoalan elektoral, ketua umum partai berlambang pohon beringin itu juga dinilai bisa menjadi "bom waktu" bagi internal partai akibat diduga terlibat sejumlah kasus dugaan korupsi. Teranyar, Kejaksaan Agung melakukan panggilan kepada Airlangga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
"Bola rekomendasi Dewan Pakar sejati-nya tidak menggelinding di ruang hampa. Berbagai desas-desus yang mengemuka di ruang publik yang mengaitkan kasus-kasus tersebut kepada figur Airlangga, memang hanyalah desakan moril. Sebab dalam rumusan dan konstruksi politik, dugaan keterlibatan pucuk pimpinan partai politik, secara tidak langsung akan berakibat fatal bagi konsolidasi kepartaian dalam menyongsong event-event kontestasi," jelasnya.
Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
