Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutannya saat menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Utara, di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Kamis.
"Ekonomi dan keuangan syariah berpotensi besar menjadi sumber pertumbuhan baru yang akan makin memperkuat ketahanan ekonomi wilayah Kalimantan Utara," ujar Wapres di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Kamis.
Wapres yang merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, Pemprov Kalimantan Utara bersama pemangku kepentingan terkait telah menginisiasi sejumlah program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Salah satunya, program pelatihan Sistem Jaminan Halal bagi UMKM sebagai bentuk komitmen kerja sama percepatan sertifikasi halal antara Pemerintah Provinsi dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta pendeklarasian Pulau Nunukan dan Sebatik sebagai Pulau Sadar Zakat.
Menurut Wapres, langkah tersebut patut menjadi titik awal komitmen masyarakat untuk lebih mengembangkan sektor keuangan sosial syariah di Kalimantan Utara.
Adapun wilayah Sebatik juga menjadi salah satu lokasi pemberdayaan usaha syariah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang dilakukan di Pondok Pesantren.
Guna mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ke depan, jajaran pengurus KDEKS Provinsi Kalimantan Utara, Wapres meminta KDEKS Kalimantan Utara untuk melanjutkan dan memperluas implementasi program-program yang sudah berjalan baik, serta menyusun program secara komprehensif, terarah, dan terukur, serta menentukan program quick wins untuk segera dijalankan.
Salah satu program yang perlu menjadi quick wins atau inisiatif mudah dan cepat adalah Percepatan Sertifikasi Halal untuk mendukung capaian target 10 juta produk bersertifikat halal se-Indonesia.
Sejalan dengan itu, Wapres meminta agar segera dilakukan penguatan sektor hulu sertifikasi halal melalui Sertifikasi Rumah Potong Hewan di daerah.
Adapun program quick wins lainnya yaitu penguatan sektor keuangan sosial syariah atau ZISWAF. Wapres mengatakan julukan "Pulau Sadar Zakat" yang selama ini sudah disematkan bagi wilayah Nunukan dan Sebatik hendaknya dapat diperluas.
Wapres juga meminta KDEKS mengembangkan skema pengelolaan ZISWAF yang lebih produktif dan bermanfaat, serta meningkatkan kesejahteraan.
"Sektor filantropi Islam ini sangat strategis dan potensial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, termasuk penyelesaian masalah kemiskinan dan tengkes (stunting)," jelasnya.
Wapres juga meminta KDEKS menumbuhkan dan memperkuat sektor prioritas rantai nilai halal seperti pertanian, makanan minuman halal, fesyen Muslim, dan pariwisata ramah Muslim di wilayah Kalimantan Utara.
"Ibarat beranda negara, Kalimantan Utara harus mampu menjadi halaman utama yang menampilkan produk halal unggulan Indonesia. Untuk itu, pelaku usaha syariah, terutama UMKM di Kalimantan Utara harus terus ditumbuhkan," pintanya.
Wapres menyadari masyarakat di Pulau Sebatik sudah lebih familiar dengan aktivitas bisnis dan perdagangan dengan negara tetangga.
Menurutnya, di samping memenuhi kebutuhan produk halal masyarakat Kalimantan Utara, pelaku usaha syariah juga harus jeli memanfaatkan peluang kerja sama ekonomi dengan negara tetangga Malaysia. Terlebih, ekonomi dan keuangan syariah juga sudah diterapkan dengan baik di Malaysia.
Lebih jauh Wapres mengingatkan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk terus meningkatkan literasi yang saat ini kurang lebih baru 23,3 persen.
Dia meminta KDEKS dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengaktifkan kolaborasi, dan memasifkan peningkatan literasi serta inklusi ekonomi dan keuangan syariah.
Dia menekankan pentingnya menggalakkan peran akademisi, tokoh agama, serta civitas pesantren untuk terlibat dalam diseminasi, sosialisasi, serta edukasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat.
"Melalui berbagai upaya tersebut, Provinsi Kalimantan Utara diharapkan menjadi etalase terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah timur Indonesia," harapnya.
Dia juga menyampaikan momentum pengukuhan KDEKS Provinsi Kalimantan Utara hendaknya menjadi pemacu semangat, untuk terus menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang dilandasi prinsip kebaikan syariah.
Wapres mengingatkan sebagai sebuah konsep yang universal, ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Muslim saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta dapat dijalankan beriringan dengan ekonomi konvensional.
Baca juga: Wapres : Kepri jadi pioner pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
Baca juga: Wapres harap Islamic Financial Center jadi embrio ekonomi syariah RI
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
