Pemkot Jakut tetap beri pelayanan meskipun pengungsian sudah dibongkar

7 Agustus 2023 20:29 WIB

Petugas mendata warga yang berkas-berkas kependudukan dan surat-surat berharganya terbakar, di posko tanggap darurat pengungsi korban kebakaran Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta, Senin (31/7/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/aa.

Pemerintah Kota Jakarta Utara tetap memberikan pelayanan kepada warga terdampak kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, meskipun tenda pengungsian telah dibongkar.

"Tenda pengungsian (Kapuk Muara) sudah dibongkar karena memang pengungsian paling lama itu seminggu," kata Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut dia, tidak sehat jika pengungsian terlalu lama. "Lebih dari itu (seminggu), enggak sehat di sana. Tetapi pelayanan tetap berjalan," katanya.

Ali menegaskan, pemerintah kota (pemkot) tetap membuka layanan kependudukan bagi dokumen warga yang hangus terbakar.

"Pelayanan tetap berjalan, misalnya, yang kebakar itu kartu keluarga, KTP atau semua yang kebakar, itu sambil berjalan langsung dilayani di kelurahan," ujar Ali.

Baca juga: 200 KK yang rumahnya terbakar di Jakut mengungsi ke tenda BPBD
Baca juga: Polda Metro Jaya buka dapur umum bagi korban kebakaran Kapuk Muara

Selain itu, pelayanan kesehatan untuk korban kebakaran juga tetap diberikan. Korban
kebakaran di Kapuk Muara masih mendapat perawatan di Puskesmas setempat.

Saat ini, Pemerintah Kota Jakarta Utara (Jakut) juga mendata siswa yang tempat tinggalnya terdampak kebakaran itu.

"Anak-anak sekolah itu sudah didata, terutama di SD 03 Kapuk Muara itu sudah terdata, sudah difasilitasi untuk sekolah lagi, termasuk peralatan-peralatan bantuan keperluan untuk sekolahnya," kata Ali.

Pemerintah Kota Jakarta Utara telah memberikan pendampingan kepada anak korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik dan kejiwaannya dari trauma (trauma healing).

Ali menyebutkan, penyembuhan trauma kepada anak dilakukan di tenda pengungsian yang saat ini ditempati. Selain itu, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memberikan bantuan.