Pasalnya, fenomena tersebut berdampak pada beberapa jenis bahan pangan impor seperti gandum, beras, hingga bawang putih.
"Bapak Presiden dalam rapat minggu lalu yang kami ikuti juga itu memberikan tugas kepada Bulog, Badan Pangan Nasional untuk setok beras, ini sedang berjuang," kata Tito dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus waspada terhadap kondisi tersebut. Khusus untuk beras, Mendagri menambahkan, beberapa negara seperti India sudah menghentikan ekspor ke Indonesia.
Padahal Indonesia adalah salah satu pengimpor besar dari India.
"Selama ini kita membeli beras ke Vietnam dan ke Thailand, dan Vietnam dan Thailand juga lebih mengutamakan produknya yang berkurang karena kekeringan itu untuk konsumsi dalam negeri, meskipun masih mengekspor ke luar negeri tapi yang diekspor kan adalah yang kelas premium, sementara yang medium dan yang di bawahnya sedikit itu lebih diutamakan untuk rakyatnya, karena harganya lebih murah," ujarnya.
Guna menjaga ketersediaan beras di masyarakat, dia menjelaskan pemerintah berencana kembali mengimpor beras dari negara-negara tersebut. Presiden Jokowi menyatakan impor harus dilakukan dengan cepat, karena tahun ini ada potensi El Nino yang bisa mengganggu produksi beras.
"Kalau produksi, kita tahu bahwa produksi dalam negeri tidak cukup beras kita, maka sudah dilakukan impor, ini dari Bulog kemudian Kementerian Perdagangan, saya paham Badan Pangan sedang bekerja sangat keras untuk memenuhi stok minimal 2 juta ton sampai dengan akhir tahun 2023, untuk mengamankan mungkin di puncak panas kekeringan di bulan Agustus, September, dan Oktober," jelas Tito.
Di sisi lain, dia juga menyebutkan sejumlah arahan Presiden terkait langkah strategis dalam mengantisipasi ketersediaan beras di daerah.
Pertama, Pemda perlu mengetahui atau memonitor mana saja wilayah yang menjadi kantong produksi beras yang mengalami kekeringan, sehingga membuat produksi beras dalam negeri menurun.
Kedua, Pemda perlu melakukan monitoring mana saja wilayah yang mengalami kekurangan beras dan mengalami kenaikan harga beras.
Ketiga, perlu mengintervensi daerah yang mengalami kedua kondisi tersebut dan penanganannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, daerah yang stok berasnya masih mencukupi, tidak perlu dilakukan intervensi.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah, Satgas Pangan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bergerak aktif dalam memonitor ketersediaan beras di wilayah masing-masing.
"Untuk itu daerah mohon betul tiap-tiap provinsi kabupaten/kota mengecek betul, mengecek betul di pasar, di tempat distributor, di gudang Bulog masing-masing, apakah stoknya cukup atau tidak. Kalau seandainya diperkirakan tidak cukup segera mengambil langkah antisipasi, misalnya melalui kerja sama pembelian antardaerah yang surplus, terutama daerah defisit, jangan kepala daerah, Satgas, Forkopimda diam saja, begitu terjadi kelangkaan harganya naik baru bingung," pungkasnya.
Baca juga: Presiden berharap surplus panen raya Maros bisa dibawa ke daerah lain
Baca juga: NFA jamin penyaluran bantuan beras di daerah terluar berjalan lancar
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
