• Beranda
  • Berita
  • BKSAP: Dua draf resolusi yang diajukan DPR akan diplenokan pada Rabu

BKSAP: Dua draf resolusi yang diajukan DPR akan diplenokan pada Rabu

8 Agustus 2023 13:52 WIB
BKSAP: Dua draf resolusi yang diajukan DPR akan diplenokan pada Rabu
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon (kiri) saat konferensi pers pada Sidang Umum AIPA Ke-44 di Jakarta, Selasa (8/8/2023). ANTARA/HO-DPR RI.

Dua hal dari kita yang tadi menjadi bagian diperdebatkan akhirnya bisa disetujui menjadi resolusi dan akan dibawa di dalam pleno besok

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa dua draf resolusi yang diajukan DPR RI dalam Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 disepakati menjadi resolusi dan akan dibawa dalam rapat pleno pada Rabu (9/8).

"Dua hal dari kita yang tadi menjadi bagian diperdebatkan akhirnya bisa disetujui menjadi resolusi dan akan dibawa di dalam pleno besok," kata Fadli saat konferensi pers pada Sidang Umum AIPA Ke-44 di Jakarta, Selasa.

Pertama, kata dia, draf resolusi mengenai upaya memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan Asia Tenggara.

"Terutama terkait dengan keamanan di Laut China Selatan dan lain-lain. Setelah melalui sebuah diskusi dan masukan-masukan dari berbagai negara akhirnya adalah resolusi ini bisa disepakati untuk dijadikan resolusi yang akan dibawa di dalam sidang pleno besok," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, draf resolusi terkait peran parlemen berkontribusi menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar. "Alhamdulillah akhirnya bisa mencapai konsensus," ucapnya.

Baca juga: BKSAP DPR dukung pendirian forum BEPF

Baca juga: BKSAP: ASEAN kawasan strategis yang banyak dilirik


Terkait hal tersebut, Fadli mengatakan AIPA juga beroleh kesepakatan bahwa forum parlemen negara-negara ASEAN itu akan mengeksplorasi kemungkinan terbentuknya semacam komite ad hoc yang dapat menjadi bagian dari upaya membantu proses perdamaian di Myanmar.

Dia berharap hal tersebut dapat menjadi pencapaian bagi upaya menciptakan perdamaian di Myanmar, sebab Lima Poin Kesepakatan ASEAN (Five-point Consensus ASEAN) yang disepakati pada 2021 lalu hingga kini belum diimplementasikan oleh pemerintah junta militer Myanmar.

Fadli juga berharap agar terbuka-nya akses bagi bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) di Myanmar. "Jadi bantuan-bantuan itu ada, tapi sulit untuk sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan-nya di Myanmar karena ada blokade-blokade di berbagai tempat, ada halangan-halangan di berbagai tempat," tuturnya.

Sebelumnya, Sabtu (5/8), Fadli Zon mengatakan pihaknya mengajukan enam poin strategis sebagai bagian dari resolusi dalam Sidang Umum AIPA Ke-44 dalam rangka mengatasi persoalan dan tantangan yang akan mempengaruhi dinamika kawasan Asia Tenggara.

Baca juga: Ketua DPR RI beberkan sejumlah isu strategis pada AIPA Ke-44

Selain dua draf resolusi di atas, empat draf yang diajukan DPR RI dalam Sidang Umum AIPA Ke-44 lainnya adalah resolusi mengenai transisi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon; resolusi terkait pekerjaan dan keterampilan hijau; resolusi terkait penguatan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan inklusif, transformasi ekonomi, dan partisipasi demokratis.

“Keenam, DPR mengusulkan resolusi mengenai peningkatan ketahanan ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender," ujar Fadli di Jakarta, Sabtu (5/8).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023