Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah melaksanakan berbagai inovasi kerja dalam rangka percepatan penurunan angka "stunting" di daerah ini.Saya terharu karena NTB inilah yang gerakan gotong-royongnya luar biasa, hingga anak-anak SMP-SMA bisa digerakkan mengumpulkan telur untuk diberikan ke anak-anak stunting
Kepala BKKBN RI dr Hasto Wardoyo di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, menyebutkan, salah satu program inovasi yang dilaksanakan adalah gerakan pengumpulan satu butir telur dari siswa untuk diberikan kepada anak stunting.
"Saya terharu karena NTB inilah yang gerakan gotong-royongnya luar biasa, hingga anak-anak SMP-SMA bisa digerakkan mengumpulkan telur untuk diberikan ke anak-anak stunting," katanya.
Hal tersebut disampaikan sebelum membuka kegiatan rapat Forum Koordinasi Stunting dan Fasilitasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi NTB.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah yang sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) NTB, Kepala BKKBN NTB Dr Lalu Makripuddin, sejumlah wakil kepala daerah se-NTB, serta para pemangku kepentingan di daerah ini.
Terkait dengan itu, Kepala BKKBN mengaku salut dengan program yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB melalui organisasi perangkat daerah (OPD) penggerak sehingga dapat menghasilkan 270 ribu butir telur.
"Ini luar biasa, belum lagi program-program lainnya," katanya.
Dengan berbagai inovasi program dalam upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan Provinsi NTB, pihaknya yakin Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa mencapai target penurunan stunting 14 persen tahun 2024.
Sementara Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah menyebutkan, program sumbang satu butir telur dari siswa dan guru SMA di daerah ini dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
"Tujuannya untuk pemenuhan gizi yang bersumber dari protein hewani. Jadi anak-anak yang tadinya tidak tahu stunting kini menjadi tahu, sehingga program ini juga bagian dari edukasi siswa," katanya.
Dikatakannya berdasarkan data Juni 2023, angka stunting di NTB tercatat 16,9 persen dan sudah terdata "by name by address". Jumlah kasus stunting itu turun signifikan dibandingkan data tahun 2018 sebesar 26 persen.
Upaya percepatan penurunan stunting saat ini, katanya, memberikan porsi yang lebih pada upaya-upaya pencegahan dengan konsep pendekatan pendampingan keluarga terutama pada keluarga berisiko stunting.
"Dengan tetap meningkatkan upaya konvergensi melalui intervensi spesifik maupun sensitif," katanya.
Selain itu, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, dukungan dan keterlibatan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas harus dilakukan dengan mensinergikan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau mitra kerja
berbasis desa.
Salah satu strategi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas adalah pengintegrasian program pembangunan sumber daya manusia berbasis keluarga.
Program yang dilakukan oleh BKKBN diharapkan dapat menginisiasi terbentuknya Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) sebagai upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang dapat dipadukan dengan
sumberdaya atau kontribusi dari mitra lainnya.
"Pentingnya pemberian protein hewani pada anak sebagai upaya pencegahan stunting atau kekerdilan pada anak. Kita harus fokus pada pemberian protein hewani, seperti telur dan ini murah intinya anak-anak kita harus tetap sehat," demikian Sitti Rohmi Djalilah.
Baca juga: BKKBN: Angka stunting di NTB turun jadi 16,9 persen
Baca juga: BKKBN: Prevalensi stunting NTB berkorelasi erat dengan TFR yang tinggi
Baca juga: Wagub NTB targetkan angka stunting jadi 14 persen di 2023
Baca juga: UGM tingkatkan kapabilitas jurnalis dukung pencegahan stunting di NTB
Pewarta: Nirkomala
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2023
