"Itu semua terangkum dalam tiga poin," kata Perry Warjiyo dalam Seminar Tingkat Tinggi Bank Indonesia - Bank Thailand terkait Kerangka Kerja Kebijakan Terintegrasi di Jakarta, Selasa.
Seminar tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang digelar dari 22-25 Agustus 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Perry menyoroti tiga poin penting dalam kerangka kerja dan kinerja kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Poin pertama yang ia soroti adalah fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik, meskipun di tengah gejolak global.
Prospek ekonomi Indonesia pada 2023-2024 tetap solid. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang meningkat dengan produk domestik bruto tercatat antara 4,5-5,3 persen pada 2023 dibandingkan dengan 5,31 persen pada 2022.
Sementara itu, inflasi juga menurun lebih cepat dan akan tetap dalam rentang yang ditargetkan antara 3-1 persen pada 2023, dan 2,5-1 persen pada 2024.
Berikutnya, poin kedua yang ia soroti adalah terkait kerangka kerja yang terkait dengan inflasi. Perry mengakui bahwa BI menerapkan kerangka kerja dasar dalam penanganan inflasi, tetapi hal itu diimbangi dengan upaya penanganan isu terkait aliran modal, nilai tukar dan keamanan sistem keuangan.
Bauran kebijakan Bank Indonesia untuk 2023 dan 2024 menerapkan kebijakan moneter yang mendorong stabilitas sementara kebijakan mikropudensial untuk mendukung pertumbuhan.
Sementara itu, poin ketiga yang digarisbawahi dalam upaya mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan adalah koordinasi yang begitu erat dengan pihak-pihak terkait dalam kebijakan fiskal dan moneter.
Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa bauran kebijakan yang diterapkan untuk 2023-2024 mencakup kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan memitigasi dampak negatif gejolak global, yang diimbangi dengan stabilisasi nilai tukar dan kecukupan cadangan devisa.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang diterapkan dalam bauran tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui instrumen yang akomodatif dan insentif likuiditas untuk mendorong pinjaman bank ke sektor prioritas, UMKM dan keuangan yang mendorong kebijakan ramah lingkungan.
Baca juga: BI dan Pemprov Jateng sinergi dorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
Baca juga: BI harap hasil AFMGM perkokoh kolaborasi dengan Kementerian Keuangan
Pewarta: Katriana
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
