Hingga saat ini, ekonomi kerakyatan dianggap salah satu sistem pengelolaan ekonomi terbaik. Tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dan anak telantar, baik dari segi sandang, pangan, papan, maupun pendidikan.
Meski demikian, ekonomi kerakyatan juga dapat memiliki dampak negatif. Dalam buku Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi (2003), salah satunya disebutkan berkurangnya minat pemilik modal atau investor dalam menanamkan usahanya di suatu negara atau daerah.
Namun, hal itu tidak berlaku bagi Kota Surabaya, Jawa Timur. Besarnya investasi yang masuk ke Surabaya, malah justru mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
Hal itu dikarenakan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang membuka seluas-luasnya para investor, baik dari luar negeri maupun domestik untuk berinvestasi ke Surabaya, namun dengan syarat harus bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan warga.
Artinya, setiap investasi baru yang masuk, harus dapat menumbuhkan lapangan kerja bagi warga Surabaya. Hal itu untuk melengkapi kebutuhan tenaga kerja minimal 50 persen berasal dari warga Surabaya.
Seperti halnya ketika investor membangun hotel di Surabaya, maka untuk kebutuhan sandal atau handuknya, dapat dipenuhi oleh para pelaku UMKM Surabaya. Sebagian hotel di Kota Pahlawan, memprioritaskan penggunaan produk UMKM untuk memenuhi kebutuhannya.
Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, pada tahun 2022, sebanyak 46 dari 240 hotel berbintang di Surabaya sudah menandatangani nota kesepakatan bersama (NKB) dengan Pemkot Surabaya untuk penggunaan produk UMKM. Pada akhir 2022 menuju 2023, meningkat menjadi 58 hotel lebih.
Penandatanganan NKB bertujuan untuk mengoptimalisasi penggunaan produk UMKM sekaligus menumbuhkan perekonomian kerakyatan.
Tentunya pemerintah juga menekankan kepada para pelaku UMKM agar memperhatikan segi kualitas dan harga, termasuk pula konsistensi terhadap keberlanjutan produk tersebut.
Demikian pula dengan hadirnya rumah makan dan restoran, maka kebutuhan sayuran dapat disuplai dari tanaman hidroponik yang dibudidayakan oleh warga Surabaya.
Termasuk bagaimana dengan hadirnya rumah sakit, maka tenaga kerja atau kebutuhan laundry bisa dipenuhi dari warga Surabaya.
Saat ini, Pemkot Surabaya menggenjot investasi dari sektor barang dan jasa, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 agar lahan-lahan parkir yang ada di Pelindo bisa dikelola dengan baik.
Investasi
Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, perkembangan investasi yang masuk di Surabaya pada 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5 triliun, atau dari Rp29 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp34 triliun pada tahun 2022.
Kenaikan total investasi disumbang oleh sektor perdagangan, perumahan, dan pergudangan juga yang paling banyak.
Berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk meningkatkan investasi di Kota Pahlawan. Alhasil, kinerja investasi di Kota Surabaya pada semester 1/2023 atau pada kurun waktu Januari-Juni 2023 sudah tembus Rp19,919 triliun.
Realisasi investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1,512 triliun, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp10,493 triliun, serta penanaman modal usaha mikro kecil (UMK) sebesar Rp7,919 triliun.
Untuk PMA dan PMDN itu termasuk ke dalam non-UMK yang modal usahanya di atas Rp5 miliar, sedangkan investasi yang modal usahanya di bawah Rp5 miliar masuk kategori UMK.
Total investasi non-UMK sebesar Rp12,005 triliun dan total investasi UMK sebesar Rp7,919 triliun, sehingga total investasi pada semester 1 ini sebesar Rp19,919 triliun.
Sejumlah sektor yang menjadi penyumbang tertinggi dari PMA adalah sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp473,35 miliar, lalu perdagangan dan reparasi sebesar Rp398,85 miliar, dan disusul oleh sektor perhotelan dan restoran sebesar Rp211,05 miliar.
Sementara penyumbang tertinggi dari PMDN adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp3,58 triliun, lalu sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp1,53 triliun, dan disusul oleh sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp794,2 miliar. Selanjutnya di sektor kontruksi sebesar Rp791,3 miliar, lalu hotel dan restoran menyusul dengan capaian sebesar Rp721,9 miliar.
Sementara penyumbang tertinggi dari UMK adalah sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp2,13 triliun, jasa lainnya sebesar Rp901,3 miliar, sektor konstruksi sebesar Rp550,27 miliar, kemudian sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp423,3 miliar, selanjutnya sektor hotel dan restoran sebesar Rp253,8 miliar.
Dalam hal ini, Singapura menjadi negara di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang memiliki investasi tertinggi di Surabaya atau mencapai 51,93 persen. Salah satu investasinya bidang telekomunikasi.
Berdasarkan data DPM-PTSP diketahui, total Singapura memiliki 111 proyek dengan nilai mencapai Rp1.31 triliun atau 51,93 persen di Surabaya.
Selain Singapura, negara ASEAN lainnya yang menjadi penanam investasi terbesar di Kota Surabaya adalah Malaysia, dengan jumlah lima proyek senilai Rp133 miliar atau 5,30 persen.
Salah satu upaya yang terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk meningkatkan nilai investasi di kota itu adalah dengan memberikan kemudahan perizinan kepada para investor.
Bentuk kemudahan yang diberikan, seperti pengurusan perizinan berusaha, seluruhnya dilaksanakan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Surabaya Single Window (SSW) ALFA.
Proses perizinan yang bisa dilakukan secara daring tersebut memudahkan investor untuk memenuhi izin atas usaha yang dilakukan. Bahkan Pemkot Surabaya menyiapkan klinik investasi di Siola untuk membantu para investor dalam mengurus perizinannya.
Banyak dari kalangan investor masuk Surabaya senang dengan adanya kepastian hukum, perizinan, dan biaya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menggencarkan koordinasi bersama asosiasi untuk mengenalkan potensi investasi kepada khalayak internasional. Seperti halnya dengan melakukan pameran terkait proyek-proyek apa saja di Surabaya yang dibutuhkan investor. Salah satu proyek yang ditawarkan adalah di Hitech Mall atau pusat elektronik terbesar di Surabaya.
Atas pencapaian tersebut, Surabaya meraih penghargaan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI). Penghargaan tersebut, diserahkan langsung Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Jakarta beberapa waktu lalu.
Koperasi
Gagasan lainnya dari Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan adalah menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara.
Pendirian koperasi, yaitu badan usaha dengan keanggotaan minimal sembilan orang dan pendanaannya dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota. Berbeda dengan korporasi, setiap anggota koperasi punya kekuatan suara sama saat menyampaikan pendapat, berapapun kontribusi modalnya.
Pemerintah Kota Surabaya sendiri melibatkan koperasi untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemkot. Bahkan koperasi di Surabaya bisa menjadi pemasok UMKM, pendamping UMKM, menyerap serta melakukan pemasaran produk UMKM.
Kini sudah banyak koperasi yang aktif di Surabaya. Total hingga 30 Juni 2023, ada sebanyak 596 koperasi yang sangat aktif dan berkembang pesat.
Dengan banyak berdiri koperasi tersebut diharapkan nantinya bisa mengubah nasib warga Surabaya. Jika hari ini koperasi hanya menjahit baju, nantinya bisa setelah menjahit sepatu. Bahkan jajaran Pemkot Surabaya, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, hingga pejabat, diminta menggunakan seragam kerja produk UMKM.
Atas hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tahun lalu menerima penghargaan dari Dewan Koperasi Indonesia pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) sebagai Penggerak Koperasi Terbaik se-Indonesia dan tahun ini di acara yang sama mendapatkan penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan.
Dengan sistem ekonomi kerakyatan ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama-tama secara mikro (per kepala keluarga) hingga masuk ke skala nasional. Apabila kondisi perekonomian masyarakat per kepala naik secara merata, maka otomatis kualitas ekonomi secara nasional juga akan meningkat.
Siap
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2023
