Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menetapkan bahwa IKN menjadi kota pertama dengan Komite Enviorment, Social and Governance (ESG) di Indonesia.saya bisa 'share' bahwa saya sudah menandatangani SK, Nusantara adalah kota pertama di Indonesia yang memiliki Komite ESG
Kepala OIKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa Komite ESG menjadi komite khusus untuk mengawasi serta mendorong pembangunan IKN agar selaras dengan basis prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik (ESG).
“Alhamdulillah saya bisa share bahwa saya sudah menandatangani SK, Nusantara adalah kota pertama di Indonesia yang memiliki Komite ESG,” kata Bambang dalam acara peluncuran Asosiasi ESG Indonesia di Jakarta, Senin.
Bambang menjelaskan bahwa IKN memiliki luas wilayah sekitar 256 ribu hektare, 4 kali luas Jakarta, namun 65 persen dari wilayah itu akan dijadikan hutan tropis sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap upaya reforestasi dan penerapan prinsip ESG. Selain itu, IKN juga diperkirakan hanya dihuni sekitar 1,9 - 2 juta penduduk.
“Kita ingin mengglorifikasi lagi bagaimana hutan tropis Kalimantan menjadi salah satu paru-paru dunia. Kita tahu ada problem misalnya di Kongo, di Afrika, ataupun di Amazon, di Amerika Latin, bagaimana mereka mencoba untuk menjaga hutan tropis mereka, itu pun dengan susah payah,” ujarnya.
Baca juga: OIKN: Jaminan keberlanjutan IKN berikan kepastian kepada investor
Baca juga: OIKN: Revisi UU IKN lakukan penataan ruang sesuai dengan kebutuhan IKN
Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi ESG Indonesia Rhenald Kasali menilai prinsip ESG penting bagi Indonesia karena kemajuan ekonomi yang dicapai Indonesia dapat membangkitkan bangsa lain untuk mengintai kelemahan dari ESG Indonesia.
Hal itu juga mengingat Indonesia yang merupakan penghasil komoditas primer dan energi terbarukan yang berperan penting dalam transformasi energi global, pengganti fossil fuel.
Oleh karena itu, didirikan Asosiasi ESG Indonesia dan ESG Research Center yang berkolaborasi dengan OIKN serta OJK guna mengurangi dampak lingkungan sosial dalam berusaha, sekaligus memperbaiki tata kelola.
Lebih lanjut, Rhenald menyampaikan, semua lembaga yang berhubungan dengan sektor keuangan, baik sebagai debitur, obligor maupun emiten, berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola dan melestarikan keseimbangan alam.
“ESG harus menjadi role model dalam leadership dan mindset, bukan hanya urusan divisi sutainibility belaka,” pungkasnya.
Baca juga: Kementerian PUPR memulai pembangunan 47 menara rusun ASN di IKN
Baca juga: Satgas IKN PUPR: Pembangunan IKN Nusantara mentransformasi BUMN
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
