Ini selalu sulit secara politis dan konseptual bagi pemerintah dan pembuat kebijakan yang mempunyai siklus kebijakan jangka pendek.....
Special Envoy for The Global Blended Finance Alliance (GBFA) Mari Elka Pangestu mengingatkan perlu ada rencana jangka panjang untuk menciptakan pertumbuhan hijau yang adil bagi semua pihak.
Dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, Jumat, Mari Elka menyebut perlu ada realokasi sumber daya publik dari prioritas pengembangan lainnya yang ditentukan oleh para pemangku kebijakan.
"Ini selalu sulit secara politis dan konseptual bagi pemerintah dan pembuat kebijakan yang mempunyai siklus kebijakan jangka pendek, karena masa jabatan hanya lima tahun dan mereka diminta untuk memikirkan kebijakan 20 tahun ke depan. Ini selalu jadi masalahnya," katanya.
Baca juga: Bank Dunia: Ada kesenjangan dana untuk aksi iklim di negara berkembang
Baca juga: Bank Dunia: Ada kesenjangan dana untuk aksi iklim di negara berkembang
Menurut mantan Direktur Pelaksana Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bank Dunia itu, kesuksesan mitigasi dan adaptasi untuk menciptakan pertumbuhan yang hijau dan adil perlu kerja sama semua pihak, termasuk reformasi kebijakan, mobilisasi modal yang dibutuhkan baik itu modal pemerintah, swasta atau komunitas internasional.
"Tapi, bukan hanya pertumbuhan ramah lingkungan, adil dan inklusif, tapi tindakan apa yang harus kita lakukan untuk memastikan inklusivitas dan transisi yang adil dan terjangkau ini bisa tercipta," katanya.
Mari Elka menegaskan sangat penting untuk memiliki kebijakan strategis jangka panjang terkait pengembangan rendah karbon. Indonesia sendiritelah menanamkan strategi tersebut dalam dokumen rencana pembangunan nasional.
Namun, ia menekankan bahwa rencana tersebut harus bisa diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih konkret, khususnya terhadap sektor-sektor prioritas yaitu pangan, penggunaan lahan, energi dan pertanian.
"Di sektor energi, artinya harus ada kebijakan nyata apakah subsidi di hitungan harga dan tarif, perubahan institusional termasuk terhadap perusahaan listrik negara juga harga dan insentif apakah itu pajak karbon atau lainnya. Ini hanya contoh," katanya.
Baca juga: Pembangunan ekonomi hijau dipaparkan Gubernur Kaltim di Jenewa
Baca juga: Pembangunan ekonomi hijau dipaparkan Gubernur Kaltim di Jenewa
Di sisi lain, Mari Elka juga mengingatkan perlunya menangani inklusivitas dan keadilan. Hal itu misalnya, ketika ingin mengurangi bahan bakar fosil di sejumlah sektor dan kawasan, perlu ada hitungan rinci soal biaya clean up atau bagaimana meningkatkan pekerjaan yang lebih ramah lingkungan dan lainnya.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
