Legislator sarankan pelaksanaan PKH merata

28 April 2013 18:53 WIB
Legislator sarankan pelaksanaan PKH merata
Harry Azhar Azis (FOTO ANTARA)

Setelah tiga tahun berjalan, sudah saatnya dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Saat ini hanya 23 provinsi yang mendapatkan program itu,"

Tanjungpinang (ANTARA News) - Anggota DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Azis menyarankan pemerintah melaksanakan program keluarga harapan di seluruh Indonesia secara merata, tidak lagi hanya di 23 provinsi, dan kabupaten serta kota tertentu.

"Setelah tiga tahun berjalan, sudah saatnya dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Saat ini hanya 23 provinsi yang mendapatkan program itu," kata Harry, yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, Minggu.

Ia menambahkan, program itu seharusnya dievaluasi dan ditingkatkan. Pemerintah diharapkan tidak asal-asalan melaksanakan program itu semata-mata untuk meningkatkan persentase penyerapan anggaran.

"Program ini sangat baik, dan kami mendukungnya. Kami berharap program ini dilaksanakan secara serius dan permanen," ungkapnya.

Kepri termasuk salah satu provinsi yang mendapat anggaran untuk melaksanakan program itu sejak dua tahun lalu. Tetapi kabupaten/kota di Kepri yang melaksanakan program itu hanya di Batam dan Bintan.

Batam dan Bintan berdasarkan data yang diterima pemerintah merupakan daerah yang memiliki jumlah keluarga miskin yang paling banyak dibanding daerah lainnya di Kepri. Padahal program nasional pengentasan dari angka kemiskinan seharusnya dilakukan secara merata jika pemerintah bertekad meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Seperti di Kepri, secara umum masyarakat miskin tinggal di pesisir Natuna, Anambas, Lingga, Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Warga yang tinggal di pesisir Kepri itu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

"Program ini terkesan tidak dilaksanakan secara serius, karena setelah tiga tahun berjalan hanya di daerah tertentu saja dilaksanakan. Contohnya, Tanjungpinang, Karimun, Natuna, Anambas dan Lingga yang cukup banyak memiliki keluarga miskin, tetapi belum mendapatkan program itu," ujarnya.

Harry yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR mengungkapkan, program keluarga harapan ditujukan kepada ibu-ibu hamil dari keluarga miskin. Dalam program itu negara memberi bantuan untuk anak yang dilahirkan oleh ibu hamil tersebut selama enam tahun.

Program itu ditangani oleh Menteri Sosial, dan didistribusikan ke daerah sasaran. Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk melaksanakan kebijakan itu.

"Kami akan menggenjot pemerintah untuk melaksanakan program itu secara merata," katanya.
(KR-NP/A013)

Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013