Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) untuk segera menurunkan angka stunting yang masih di level 30,5 persen.Sambas sekarang 30,5 persen, harapan saya mudah-mudahan mencapai 14 persen
“Sambas sekarang 30,5 persen, harapan saya mudah-mudahan mencapai 14 persen,” katanya dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Stunting (TPPS) Kabupaten Sambas Tahun 2023, Kalbar, Jumat.
Hasto menyatakan World Health Organization (WHO) sendiri mengamanatkan bahwa tingkat stunting tidak boleh lebih dari 20 persen sedangkan Kabupaten Sambas masih berada di level 30,5 persen.
Padahal, target pemerintah Indonesia untuk menurunkan kasus stunting lebih tinggi dibandingkan WHO yaitu ke level 14 persen dan harus tercapai pada tahun depan.
Ia menuturkan setidaknya tingkat stunting di Kabupaten Sambas bisa di bawah 20 persen agar dapat berkontribusi dalam pencapaian target angka stunting Indonesia sebesar 14 persen tersebut.
“Seandainya tidak (tidak bisa di angka 14 persen), ini (harus) di bawah 20 persen karena WHO mencanangkan setidaknya 20 persen. Kalau di atas itu masih sangat berat,” ujarnya.
Sambas sendiri masuk ke dalam enam besar kabupaten/kota di Kalbar yang memiliki tingkat stunting paling tinggi yang secara rinci meliputi Melawi 44,1 persen, Kapuas Hulu 37,9 persen, Sekadau 35,5 persen, Landak 32,5 persen, Sanggau 32,5 persen dan Sambas 30,5 persen.
Sementara itu, rencana aksi nasional dalam rangka menurunkan angka stunting adalah di antaranya dengan penyediaan data keluarga berisiko stunting dan data kasus stunting, pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, pendampingan bagi calon pengantin, surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.
Di sisi lain, Wakil Bupati Kabupaten Sambas Fahrur Rofi menyatakan pihaknya sedang melaksanakan berbagai upaya intervensi dalam mempercepat penurunan stunting baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melakukan audit kasus stunting dengan beberapa tahapan mulai dari pembentukan tim audit, pengisian kertas kerja audit pada sasaran risiko stunting, hingga kajian dan perumusan tindak lanjut dari audit kasus stunting melalui Focus Group Disscusion (FGD) dan konsultasi.
Fahrur mengatakan audit stunting bertujuan untuk mencari penyebab kasus stunting sekaligus membuka jalur koordinasi antar unsur pengambil kebijakan pelaksana program dan kegiatan bersama para pakar.
Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sambas adalah kurangnya akses layanan penerima manfaat intervensi spesifik dan spesifik seperti infrastruktur yang masih rendah yaitu masih di angka 64,35 persen.
Kondisi geografis Kabupaten Sambas juga menjadi tantangan mengingat daerah merupakan salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Barat
“Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengikuti kelas balita dan ibu hamil serta rendahnya peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE),” kata Fahrur.
Baca juga: Menko PMK: Sambas harus bekerja keras tangani stunting
Baca juga: SEAMEO RECFON hadirkan program Anakku Sehat dan Cerdas di Sambas
Baca juga: Bupati Sambas bahas program turunkan angka stunting
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
