"Jangan lupa, akselerasi fiskal bukan cuma milik pemerintah pusat, tapi juga milik pemerintah daerah. Hampir 30 persen dari APBN pemerintah itu larinya selalu transfer to region (transfer ke daerah)," ujar Andry dalam diskusi dengan awak media di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.
Kementerian Keuangan mencatat belanja negara telah mencapai Rp1.461,2 triliun hingga Juli 2023 atau setara 47,73 persen dari total pos belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) serta transfer ke daerah (TKD).
Untuk BPP, Kementerian Keuangan mencatat realisasi sebesar Rp1.020,35 triliun. Adapun untuk realisasi TKD nilainya mencapai Rp440,89 triliun.
"Coba kita lihat, pernah tidak kita hitung seberapa besar efektivitas atau dampak multiplier-nya kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," kata Andry.
Pada 2023, belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.061,18 triliun. Sementara untuk tahun depan, Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024 pada pertengahan Agustus lalu menyampaikan, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.
"Jadi di tahun politik nanti, kesamaan visi dan juga akselerasi belanja itu bukan cuma diwajibkan ke pemerintah pusat tapi juga ke pemerintah daerah. Kalau itu akselerasinya berjalan bersamaan, menurut saya di tengah tekanan kepada pertumbuhan ekspor dan sebagainya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa cukup baik," ujar Andry.
Untuk tahun ini, Bank Mandiri memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,04 persen yang didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah.
Perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,17 persen di kuartal II 2023 dengan dorongan dari berlanjutnya pertumbuhan di konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah.
Konsumsi yang kembali tumbuh di atas lima persen ditopang oleh faktor musiman seperti Hari Raya Idul Fitri, masa libur sekolah dan tahun ajaran baru. Realisasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 juga mendukung pencapaian pertumbuhan tersebut.
Tingkat belanja memasuki pertengahan kuartal ketiga 2023 masih menunjukkan resiliensi. Hingga 13 Agustus 2023, Mandiri Spending Index (MSI) mencatatkan angka 164,4, menunjukkan bahwa belanja masyarakat 64,4 persen lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.
Baca juga: Presiden dorong daerah percepat realisasi belanja APBD
Baca juga: Kemenkeu catat realisasi belanja APBD per Mei capai Rp305,6 triliun
Baca juga: DKI berhasil realisasikan belanja daerah Rp64,37 triliun pada 2022
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
