Sukabumi (ANTARA News) - Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia konfederasi tekstil (SPSI-TSK), sandang dan kulit Kabupaten Sukabumi menolak rencana pemerintah yang akan menaikan tarif dasar listrik (TDL) dan BBM.Rencana pemerintah ini harus dikaji ulang, karena kami dari buruh khususnya yang bekerja di Kabupaten Sukabumi tidak siap dengan kebijakan tersebut...
"Rencana pemerintah ini harus dikaji ulang, karena kami dari buruh khususnya yang bekerja di Kabupaten Sukabumi tidak siap dengan kebijakan tersebut, karena akan membuat kaum buruh semakin terpuruk," kata Ketua SPSI-TSK, M Popon kepada ANTARA News, Rabu.
Menurut Popon, jika harga TDL dan BBM sudah dipastikan harga kebutuhan utama lainnya ikut naik, tetapi tidak sebanding dengan upah buruh khususnya di Kabupaten Sukabumi yang sangat minim yakni hanya Rp1,2 juta. Dengan gaji yang pas-pasan seperti itu untuk saat ini juga sudah tidak mencukupi, apalagi setelah TDL dan BBM naik.
Maka dari itu, pihaknya akan kembali turun ke jalan jumlah massa yang lebih banyak jika pemerintah benar-benar akan menaikan harga TDL dan BBM. Namun, pihaknya berharap pemerintah bisa mencari solusi yang lebih baik, agar rakyat tidak terbebani dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini.
"Ancaman lain terhadap buruh jika TDL dan BBM naik adalah yakni bisa saja perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) masal kepada buruh dengan alasan dengan naiknya dua komponen tersebut akan menambah biaya produksi," tambahnya.
Dikatakan dia, saat ini hampir 90 persen buruh di Kabupaten Sukabumi hidupnya masih di bawah sejahtera, walaupun pemerintah sudah mengabulkan kenaikan upah minimum menjadi Rp1,2 juta tetapi, dengan upah seperti itu hanya mencukupi untuk buruh yang berstatus lajang. Jika sudah berkeluarga upah tersebut dari hasil penelitian pihaknya hanya bisa mencukupi dua sampai tiga minggu saja.
Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, banyak buruh yang mencari tambahan seperti menjadi tukang ojek bahkan ada yang menjadi buruh cuci agar kebutuhan rumah tangganya bisa tercukupi.
"Kami berharap pemerintah bisa mengkaji ulang rencananya tersebut, dan kami pun akan mendukung pemerintah yang kebijakannya untuk kesejahteraan para buruh," kata Popon.
Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
