"Saya berkunjung ke Sulbar dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait perkembangan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Muhadjir Effendy, melalui rilis yang diterima Antara, di Mamuju, Jumat.
Dalam kunjungannya di Sulbar, Menko PMK juga menyempatkan berkunjung ke Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekaligus menyerahkan bantuan serta berdialog langsung dengan keluarga sasaran terdampak stunting dan kemiskinan ekstrem.
Menko Muhadjir berharap penerima bantuan stunting dan kemiskinan ekstrem tepat sasaran dan mendorong pemda melalui dana desa lebih maksimal dalam mengalokasikan untuk penanganan stunting dan Kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Menko PMK ajak Aisyiyah cegah stunting demi cetak generasi unggul
Baca juga: Kemenko PMK: Integrasi data dan program kunci turunkan stunting
"Jangan sampai salah sasaran," kata Menko PMK.
Ia juga meminta para pejabat di Sulbar dapat menjadi bapak asuh stunting. Bahkan, Menko Muhadjir juga menyatakan bersedia menjadi bapak asuh untuk dua keluarga stunting di Sulbar.
"Kalau semua pejabat mau menjadi bapak asuh, saya kira stunting bisa kita turunkan 14 persen," ujar Muhadjir Effendy.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, pada kesempatan itu Menko PMK juga melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani di Desa Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
Pada kunjungannya di Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani, Menko Muhadjir berharap pondok pesantren yang memiliki 654 santri dan santriwati itu, dapat menghadirkan kader bangsa yang unggul.
Ia juga mendoakan agar para tenaga pengajar senantiasa diberi kesehatan dalam membimbing santri Ponpes Syekh Hasan Yamani.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih atas kunjungan Menko PMK Muhadjir Effendy di Sulbar.
Sejak menjabat sebagai Penjabat Gubernur pada Mei 2023, Zudan Arif Fakrulloh langsung membentuk Satgas penanganan Masalah 4+1 Sulbar, yakni kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan Inflasi.
"Melalui satgas, Pemprov juga mengarahkan setiap OPD menangani dua kecamatan untuk masalah 4+1 tersebut," katanya.*
Baca juga: Kemenko PMK: Penurunan stunting sejalan dengan pengentasan kemiskinan
Baca juga: Menko PMK: Indonesia jadi negara kuat saat stunting teratasi
Pewarta: Amirullah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
