• Beranda
  • Berita
  • Legislator nilai DKI perlu rumah sakit khusus stunting

Legislator nilai DKI perlu rumah sakit khusus stunting

15 Oktober 2023 14:41 WIB
Legislator nilai DKI perlu rumah sakit khusus stunting
Arsip Foto - Petugas mengukur tinggi badan balita sebagai salah satu upaya dalam mencegah stunting atau tengkes di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (31/1/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna.
Komisi E DPRD Provinsi DKI menilai Provinsi DKI Jakarta memerlukan rumah sakit khusus untuk menangani stunting mengingat masih banyaknya kasus stunting di Ibu Kota.

"Hingga saat ini tercatat sebanyak 39.793 anak masuk dalam kategori gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi," kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma di Jakarta, Minggu.

Karena itu, dia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengkaji anggaran untuk pembangunan rumah sakit (RS) khusus stunting atau tengkes agar persoalan tersebut segera teratasi.

Merry menuturkan keberadaan rumah sakit khusus stunting diperlukan untuk merealisasikan salah satu program prioritas Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. Yakni percepatan penurunan stunting di Jakarta.

"Kami minta dibuatkan kajian anggaran untuk pembangunan RSUD khusus, soalnya ini harus segera, untuk menangani stunting dan gizi buruk,” ujarnya.

Baca juga: Heru sebut anggaran untuk merawat anak stunting sudah mencukupi

Sedangkan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Stephanie Oktavia meminta Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) diberikan secara berkelanjutan sesuai pedoman yang telah diberikan Kementerian Kesehatan.

“Bentuk PKMK ini apakah memang pemberian makan tambahan (PMT) tapi apakah memang diberikan terus sampai gizinya membaik? RSUD harus serius menangani stunting,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyatakan, pihaknya siap untuk menyalurkan PMT secara berkelanjutan dengan anggaran Rp46 miliar di tahun 2024.

Ani juga menjelaskan, pihaknya sudah bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menekan angka stunting di Jakarta.

Baca juga: 9.000 kasus stunting di DKI Jakarta sudah dituntaskan 

Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan Dinas Sosial (Dinsos).

“Dinkes itu secara intervensi spesifik sebetulnya hanya 30 persen dari penyelesaian stunting
karena ada faktor lain. Salah satunya, akses masyarakat terhadap air bersih karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita,” katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, dari total kasus stunting di seluruh wilayah Jakarta tahun 2023 yang berjumlah 22 ribu kasus, 9.000 ribu di antaranya sudah dituntaskan.

"Untuk angka rawan gizi, berjumlah 23 ribu kasus dan yang sudah selesai hingga saat ini ada sebanyak 13 ribu kasus," kata Heru di Jakarta, Kamis (12/10).
 

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023