Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta para pegawai hubungan masyarakat (humas) di pemerintahan pusat hingga daerah untuk memperkuat kapasitas di bidang teknologi informasi (TI) agar dapat mencegah dan menangkal peredaran hoaks hasil penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI).Fenomena ini tidak bisa ditangani secara biasa, artinya satu bagian dalam humas harus ada bagian khusus yang sangat paham dalam bagian teknologi
"Fenomena ini tidak bisa ditangani secara biasa, artinya satu bagian dalam humas harus ada bagian khusus yang sangat paham dalam bagian teknologi untuk melakukan identifikasi apakah suatu informasi itu palsu atau tidak. Itu harus ditangani dengan cepat," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro di Jakarta, Senin.
Suhajar mencontohkan salah satu konten buatan AI yang harus diwaspadai dan berpotensi menjadi hoaks ialah konten deepfake.
Baca juga: Presiden Jokowi serukan tolak praktik fitnah dan hoaks dalam pemilu
Deepfake mulai ramai diperbicangkan pada 2017 dan merupakan konten yang dibuat dengan memanfaatkan AI dengan kapabilitas mampu menirukan suara hingga mimik muka dari orang yang berasal di dunia nyata.
Tentunya konten itu bisa berbahaya apabila digunakan untuk menyebar konten bermuatan negatif, bahkan bisa menimbulkan kebencian terhadap sosok tertentu.
Apabila tidak jeli, besar potensinya banyak orang yang terperdaya, karena tidak dapat membedakan realitas dengan AI.
Maka dari itu, Suhajar berpesan agar humas di era digital bisa meningkatkan kapasitasnya agar tidak dikalahkan oleh konten-konten negatif yang pembuatannya pun semakin canggih.
"Kita (para humas pemerintah) harus memperkuat sayap TI kita. Sehingga di setiap humas memang ada beberapa orang yang jago untuk melakukan counter (terhadap hoaks buatan AI)," katanya.
Dari sisi Kementerian Kominfo yang bertugas menjadi inisiator akselerasi transformasi digital nasional, penangkalan hoaks berupa konten buatan AI juga sudah menjadi bagian yang diperhatikan.
Baca juga: Wapres ibaratkan "setan kentut" hoaks yang bisa bikin negara kacau
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menyebutkan pihaknya telah berkolaborasi dengan platform-platform digital untuk menangkal konten sejenis.
"Sebetulnya platform bisa mencegahnya dengan teknologi juga. Contohnya yang saat ini sudah itu Google. Mereka punya teknologi yang bisa mengidentifikasi deepfake. Mereka pakai watermark untuk bisa identifikasi itu deepfake apa bukan," kata Usman.
Dalam hal kecanggihan teknologi, Usman mengatakan Kementerian Kominfo juga berupaya untuk memutakhirkan kecerdasan buatannya agar juga dapat mampu memerangi konten deepfake.
Baca juga: Ruang digital dinilai masih adem ayem dari hoaks Pemilu 2024
Baca juga: Kemenkominfo siapkan langkah tangani penyebaran isu hoaks pemilu
Baca juga: Menkominfo ingatkan bahaya penyalahgunaan AI pada Pemilu 2024
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2023
