Super blok Siloam ancam akidah masyarakat Minangkabau

13 Juni 2013 07:11 WIB

Sikap tegas MUI serta ormas Islam setelah melalui pertimbangan yang matang, mengkaji dari berbagai aspek, termasuk juga dengan LKAAM, pemangku adat, dan sebagainya,"

Padang (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat telah melayangkan surat ke DPRD Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang tentang sikap tegas penolakan rencana pembangunan super blok Siloam yang telah menimbulkan keresahan masyarakat.

Ketua Bidang Fatwa dan Hukum MUI Sumbar Gusrizal Gazahar di Padang, Kamis mengatakan, penolakan super blok Siloam dikhawatirkan dapat merusak akidah umat dan masyarakat Minangkabau.

"Sikap tegas MUI serta ormas Islam setelah melalui pertimbangan yang matang, mengkaji dari berbagai aspek, termasuk juga dengan LKAAM, pemangku adat, dan sebagainya," ucapnya.

Dikatakan, jika pembangunan tersebut tetap dilakukan maka MUI menyatakan hal itu sebagai sesuatu yang sensitif.

Penolakan tersebut ada dasarnya, dimana Siloam, dengan James T. Riadinya selain pengusaha sukses, pada 2001 pernah menyatakan akan mengkristenisasikan desa-desa miskin di Indonesia, dan mendapat protes dari Muhammadiyah pusat.

MUI Sumbar juga menilai adanya pembangunan super blok siloam (rumah sakit, mall, sekolah, hotel dan sarana lain), tidak murni sebagai suatu bisnis, namun terdapat berbagai macam yang ujungnya bisa merobah wajah Sumbar dan Minangkabau yang memiliki falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABSSBK)".

"Kita jangan hanya melihat lapangan kerja yang akan dapat dibuka, namun juga segi keimanan, jika hanya lapangan kerja, saat ini juga ada beberapa rumah sakit yang sedang dibangun di Kota Padang dan tentu dapat menampung lapangan kerja," kata Gusrizal.

Gusrizal menambahkan, sebab itu seorang pimpinan daerah, jangan sesekali mengatakan jaminan 100 persen pada siapapun, sebab yang mengatakan itu tidak akan bertahan selamanya di jabatan, dan kelak entah dimana.

"Sebab itu dengarkan umat, ulama, pemimpin umat informal, sebab mereka hanya bertugas menjaga akidah di negeri ini," tegasnya.

Sehubungan dengan itu Anggota DPRD Kota Padang Hadison, menjelaskan, memang MUI telah melayangkan surat ke DPRD Padang terkait persoalan ini.

"Saya mewakili ketua DPRD Padang, telah menerima surat dari MUI tersebut, namun apa isi pernyataanya belum tahu, sebab akan diserahkan dahulu ke ketua," jelas Hadison.

(KR-AGP/M019)