• Beranda
  • Berita
  • Mahfud Md tegaskan pentingnya menjalankan pemilu bermartabat

Mahfud Md tegaskan pentingnya menjalankan pemilu bermartabat

16 November 2023 16:57 WIB
Mahfud Md tegaskan pentingnya menjalankan pemilu bermartabat
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Prof. Mahfud Md berfoto bersama dengan civitas academica Universitas Andalas di Padang, Kamis, (16/11/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.

Pemilu yang bermartabat adalah pemilu yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa Indonesia

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Prof. Mahfud Md menegaskan pentingnya menjalankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bermartabat kepada mahasiswa Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat.

"Pemilu yang bermartabat adalah pemilu yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa Indonesia," kata Mahfud Md di Padang, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md usai memberikan kuliah umum di Universitas Andalas bertemakan "Mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis dan bermartabat".

Ia mengatakan pemilu yang bermartabat juga harus dan wajib dijalankan dengan etika serta aturan hukum yang berlaku, ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

"Jadi, pemilu yang bermartabat itu ada nilai yang kita anut kemudian ada etika serta norma atau aturan hukum," ucapnya.

Baca juga: Menkopolhukam: Pemilu harus bermartabat dan berkeadaban

Baca juga: Tampilkan politik yang bermartabat, pembelajaran bagi generasi muda


Di hadapan civitas academica Unand, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-24 tersebut mengatakan setiap individu boleh menyampaikan aspirasi atas dasar ikatan primordial.

"Saudara memilih seseorang atas dasar kesamaan agama itu boleh, karena kesamaan suku itu boleh, atau karena kesamaan profesi itu juga boleh," ujarnya.

Sebab, orang yang memilih pada dasarnya ingin mencari orang juga sepemikiran dengannya untuk memperjuangkan apa yang diinginkan bersama. Namun, yang tidak boleh ialah menggunakan ikatan primordial sebagai politik identitas.

Ia menjelaskan politik identitas adalah cara-cara politik yang menggunakan identitas diri sebagai alat untuk menundukkan, dan mendiskriminasikan orang lain.

Sebagai contoh seseorang dari suku Jawa apabila terpilih menjadi pemimpin maka etnis lain akan disingkirkan. Contoh lainnya, jika seorang pemeluk Hindu apabila terpilih maka umat Muslim akan disingkirkan.

"Tapi kalau saudara memilih atas dasar kesamaan agama, itu boleh. Sebab, calon pemimpin saudara akan membawa aspirasi bersama," tuturnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023