"Pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu," kata Ganjar kepada wartawan dalam lawatannya ke IKN pada hari ketiganya kampanye di Kalimantan Timur, Kamis.
Menurutnya, sumber pendanaan IKN sebaiknya mengutamakan APBN. "Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita," imbuhnya.
Ganjar mengatakan pembiayaan yang bersumber dari investasi bersifat dukungan. Kendati demikian, tidak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU/public-private partnership, PPP).
Tak hanya itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menyoroti bahwa skema tersebut harus menjamin insentif, kemudahan, dan kepastian untuk penanam modal.
"Model PPP bisa kita berikan maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian," ujar Ganjar.
Baca juga: Kunjungi IKN, Ganjar berkomitmen lanjutkan pembangunan
Sebelumnya, pada 29 Agustus 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembiayaan untuk IKN akan tetap disiplin sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan pada Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
Pernyataan Menkeu merespons tanggapan Fraksi Demokrat, PDIP, dan PKS mengenai pembangunan IKN yang menyoroti pentingnya kesinambungan fiskal dan tata kelola.
"Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk IKN,” kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI tentang Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan di Jakarta, Selasa.
Bendahara Negara juga mengatakan dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun tetap terjaga.
Baca juga: Hari kesepuluh kampanye, Ganjar Pranowo sambangi IKN
Dalam konteks itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta untuk memberdayakan sovereign fund dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.
Pemerintah menganggarkan dana pembangunan IKN untuk 2024 sebesar Rp40,6 triliun untuk memprioritaskan kemajuan infrastruktur, hingga pembangunan kompleks pemerintahan. Dari nilai tersebut, Rp35 triliun di antaranya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52 persen. Kementerian PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) berencana membawa dan memasang bilah Garuda di Kantor Presiden secara bertahap di IKN Nusantara pada September 2023.
Kantor Presiden merupakan bagian dari Kawasan Istana Kepresidenan bersama dengan Istana Negara dan Lapangan Upacara.
Baca juga: Ganjar janji rangkul masyarakat adat di IKN
Baca juga: Jokowi bantah jadwal kunkernya “buntuti” kampanye Ganjar
Baca juga: Kemenkeu: Realisasi anggaran pembangunan IKN 2023 capai 21,8 persen
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
