"Oh, investor wait and see saya kira, karena menunggu iklim politik aja. Iya, itu, pasti wait and see-nya karena itu, nanti kalau sudah fixed, ya," kata Ganjar menanggapi pertanyaan soal investor IKN dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ganjar, yang sedang berada di IKN, Kalimantan Timur, mengaku mulai membuka komunikasi dengan banyak investor, khususnya dari negara-negara sahabat.
"Mereka itu hanya butuh satu saja kok, kepastian hukum; dan ini problem besar. Maka, ketika saya bersama Pak Mahfud, insyaallah ini jadi energi buat kami, buat Indonesia, karena kami mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas korupsi, untuk membuat kepastian hukum dan menegakkannya," jelas Ganjar.
Baca juga: Ganjar: Implementasi teknologi di IKN perlu dimonitoring lebih lanjut
Sebelumnya, pada tanggal 29 Agustus 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembiayaan untuk IKN akan tetap disiplin sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan pada Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Sri Mulyani merespons tanggapan fraksi dari Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan PKS mengenai pembangunan IKN yang menyoroti pentingnya kesinambungan fiskal dan tata kelola.
"Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk IKN,” kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI tentang Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan di Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun tetap terjaga.
Baca juga: Ganjar: Pemindahan ASN ke IKN harus direncanakan dengan matang
Dalam konteks itu, Pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta untuk memberdayakan kedaulatan dana negara (sovereign fund) dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.
Pemerintah menganggarkan dana pembangunan IKN untuk tahun 2024 sebesar Rp40,6 triliun guna memprioritaskan kemajuan infrastruktur hingga pembangunan kompleks pemerintahan.
Dari nilai tersebut, Rp35 triliun di antaranya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR pun menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus 2023 mencapai 27,52 persen.
Baca juga: Selain Jokowi, Ganjar ajak presiden-presiden sebelumnya bahas IKN
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
