Pengamat politik kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono mengatakan bahwa debat capres wajib mengelaborasi program antikorupsi dalam debat pertama.Ketiga kandidat cenderung memberikan jaminan yang masih terlalu normatif tanpa menyajikan langkah-langkah spesifik.
Debat pertama calon presiden dan wakil presiden akan diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2023.
Dalam fokus utama debat ini, yaitu hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Mengingat kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi publik kian banyak, Vishnu menyoroti harapan publik yang tinggi terkait dengan program pemberantasan korupsi dari ketiga calon presiden.
Analisis Vishnu menunjukkan bahwa dalam visi dan misi yang telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dipublikasikan kepada masyarakat, ketiga kandidat cenderung memberikan jaminan yang masih terlalu normatif tanpa menyajikan langkah-langkah spesifik dalam program pemberantasan korupsi.
Meskipun mereka menjamin melindungi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut dia, belum secara tegas menyebutkan apakah akan merevisi secara total Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengingat kredibilitas KPK pada titik terendah dengan penerapan status tersangka ketuanya baru-baru ini, yakni Firli Bahuri.
Baca juga: Perludem: Debat capres/cawapres krusial bagi paslon dan pemilih
Baca juga: SETARA Institute: Debat capres perlu bahas pelanggaran HAM masa lalu
Doktor lulusan London School of Economics (LSE) ini juga mencatat kekurangan dalam visi dan misi ketiga capres dalam memastikan terpilihnya pimpinan KPK yang kredibel, serta kurangnya kejelasan dalam memperbaiki koordinasi dan keselarasan antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam memproses kasus korupsi.
Pertanyaan krusial dalam visi dan misi para capres, lanjut dia, juga muncul mengenai sektor prioritas untuk pemberantasan korupsi, seperti sumber daya alam, sektor keuangan, persenjataan, infrastruktur, atau sektor lain yang dianggap harus menjadi fokus utama.
Dalam pernyataannya, Vishnu mengatakan bahwa debat pertama ini sangat penting untuk mengungkapkan kepada publik program pemberantasan korupsi yang lebih detail, konkret, dan realistis dari ketiga kandidat.
Pengalaman pemerintah Presiden RI Joko Widodo menunjukkan bahwa fokus utama pada pencegahan korupsi tidak memberikan hasil yang memuaskan, terbukti 8 menteri atau wakil menteri diduga atau terjerat kasus korupsi.
Dengan meningkatnya urgensi pemberantasan korupsi, kata dia, publik ingin mendengar solusi yang konkret dan terperinci dari tiga calon presiden: Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Vishnu mengajak semua pihak untuk mengikuti debat ini secara cermat, ketajaman argumen pada debat pertama para capres ini dapat menjadi tolak ukur bagi publik dalam menilai komitmen nyata dari calon presiden terkait dengan pemberantasan korupsi, suatu isu yang sangat sentral dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
Pewarta: Feru Lantara
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
