Hukum tegak, APH [Aparat Penegak Hukum] kuat, untuk ekonomi tumbuh 7 persen.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memperkuat aspek hukum guna memastikan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 7 persen.
“Hukum tegak, APH [Aparat Penegak Hukum] kuat, untuk ekonomi tumbuh 7 persen,” kata Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 di Jakarta, Senin.
Ganjar menilai, aspek perizinan dalam birokrasi masih menjadi permasalahan di dunia usaha Indonesia saat ini.
"High cost selalu muncul karena mulai dari awal kita sudah menghadapi kesulitan itu," ujarnya.
Baca juga: Airlangga: Pertumbuhan ekonomi daerah harus diikuti inflasi terjaga
Menurutnya, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), pungutan liar (pungli) serta praktik mafia hukum menjadi salah satu aspek yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Ganjar menjelaskan industrialisasi juga menjadi kunci bagi Indonesia untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.
Nantinya, industrialisasi akan menarik investasi, kemudian investasi akan membuka peluang lapangan kerja di Indonesia.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyampaikan akan menciptakan 17 juta lapangan kerja, mendorong buruh naik kelas, serta meningkatkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 4 kali lipat.
“Dari investasi membuka lapangan kerja, dan tugas kami adalah mempersiapkan SDM yang unggul termasuk di dalamnya kami mempersiapkan suatu program yang bagaimana caranya kelompok miskin bisa melompat, kelompok perempuan bisa melompat, penyandang disabilitas bisa melompat dengan pendidikan, jadi jangan ditawar pendidikan ini,” terangnya.
Rencana tersebut ia sampaikan dalam Dialog Apindo Capres 2024 yang mengusung tema 'Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029'.
Baca juga: Bappenas: Pemindahan ibu kota wujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai penyelenggara telah menyusun Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 yang diharapkan bisa jadi panduan rekomendasi kebijakan bagi calon presiden (capres) dalam kepemimpinan lima tahun ke depan.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan bahwa peta jalan itu disusun sebagai wujud peran organisasi tersebut dalam menjalankan advokasi atas sejumlah kebijakan strategis untuk mengawal kebijakan dan program kerja dalam kepemimpinan nasional yang baru.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
