Sharif menegaskan, laut Indonesia pada dasarnya menyimpan berbagai sumberdaya alam yang dapat dijadikan modal pembangunan nasional.Karena itu, berbagai kegiatan ekonomi yang berbasis kelautan dapat dikembangkan, dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kondisi ini merupakan anugrah yang sangat besar bagi pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan. Indonesia merupakan negara maritime dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari perairan teritorial, perairan laut 12 mil dan perairan ZEE Indonesia. Indonesia juga memiliki 17.504 buah pulau dengan panjang garis pantai 104.000 km. "Karakteristik arus laut di Indonesia juga khas. Dari Samudera Pasifik melewati kepulauan Nusantara menuju Samudera Hindia merupakan indikator muncul dan lenyapnya El-nino dan La-nina. Indikator ini mempengaruhi perubahan iklim global, dan berdampak pada kemarau panjang, banjir, gagal panen, kebakaran hutan serta naik turunnya produksi perikanan," jelasnya
Sharif menjelaskan, dalam 5 tahun terakhir telah terjadi perubahan cukup signifikan terhadap potensi laut dunia. Bahkan Laporan Food Agricultural Organization (FAO) tahun 2012 menunjukkan produksi ikan dunia dari kegiatan penangkapan di laut maupun diperairan umum cenderung stagnan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari 90,0 juta ton pada tahun 2006 menjadi 93,5 juta ton pada tahun 2011. Indonesia, juga mengalami hal serupa. Dimana, potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 juta ton pada tahun 2011 (77,38%). "Dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut tersebut, harus diakui bahwa di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) tertentu seperti Laut Jawa, telah terjadi lebih tangkap atau over fishing. Sementara di perairan lainnya seperti Laut Cina Selatan, Arafura dan lain sebagainya, potensi ikannya belum dimanfaatkan secara optimal," paparnya
Potensi Perikanan
Dijelaskan, disisi lain dalam beberapa tahun terakhir, produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan cukup pesat, yaitu dari 47,3 juta ton menjadi 62,7 juta ton. Potensi perikanan budidaya ini akan semakin besar, apabila memasukan potensi budidaya air tawar seperti kolam (541.100 ha), budidaya diperairan umum (158.125 ha) dan mina-padi (1,54 juta ha). Disamping itu, potensi perikanan budidaya payau (tambak) mencapai 2,96 juta hektar dan baru dimanfaatkan seluas 682.857 hektar (23,04%) serta potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar dengan tingkat pemanfaatan yang relatif masih rendah, yaitu sekitar 117.649 hektar atau 0,94 persen. "Produksi perikanan memang tumbuh sangat positif. Tercatat, ekspor hasil perikanan telah mengarah pada produksi bernilai tambah, dengan pertumbuhan pada periode 2011 - 2012 sebesar 11,62 persen. Sedangkan nilai impor periode yang sama mengalami penurunan sebesar 15,43 persen. Dengan demikian, neraca perdagangan perikanan pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar US$ 3,52 milyar," jelasnya
Blue Economy
Menurut Sharif, pembangunan kelautan dan perikanan selama ini telah membawa hasil menggembirakan.Namun dengan perubahan tatanan global yang berkembang dinamis, menuntut adanya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan. Guna mendorong percepatan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan, dan menjamin pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan pendekatan Blue Economy dalam pembangunan menjadi sangat penting dan strategis. Blue Economy merupakan model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. "Paradigma Ekonomi Biru telah mengajak kita belajar dari alam, sehingga pada akhirnya akan menjamin bahwa suatu pembangunan yang dijalankan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjamin terjadinya keberlanjutan," jelasnya
Sharif menjelaskan, penerapan konsep Ekonomi Biru akan terus dikaji dan disempurnakan. Diantaranya, tanggal 26 November 2012 dilaksanakan workshop dengan thema "Blue Economy, Menuju Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan" yang dihadiri oleh para cendekiawan, praktisi bisnis, wakil dari unsur pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk Gunter Pauli, seorang entrepreneur dan cendekiawan penulis buku The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, Lain itu, pendekatan Ekonomi Biru dikembangkan untuk mendorong peningkatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi pro lingkungan melalui pengembangan bisnis dan investasi inovatif dan kreatif. "Dalam kaitan ini, kebijakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan akan diarahkan untuk mendorong pelaku bisnis dan investor dapat mengembangkan usahanya dengan prinsip - prinsip efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dengan menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait, sehingga menghasilkan revenue lebih besar," ujarnya.
Menurut Sharif, konsep Ekonomi Biru memang bukan identik dengan ekonomi kelautan atau ocean-based economy, namun prinsip - prinsip dasarnya dapat diterapkan di sektor kelautan dan perikanan. Terutama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan tidak merusak lingkungan, namun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Ekonomi Biru juga bukan Ekonomi Hijau (green economy) yang diterapkan di sektor kelautan dan perikanan, karena ada beberapa prinsip yang tidak begitu pas dengan karakteristik sektor kelautan dan perikanan. Konsep Ekonomi Biru diharapkan dapat dijadikan kerangka kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang sedang berjalan, yaitu industrialisasi sebagai upaya percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, melalui modernisasi, peningkatan nilai tambah, dan daya saing. "Dengan demikian, industrialisasi kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, namun tidak merusak lingkungan," tegasnya.
Perlu diketahui bahwa sinergitas KKP dengan UNDIP sebenarnya sudah lama terjalin. Misalnya, dari total tugas dan ijin belajar TA 2013 sebanyak 284 pegawai KKP dengan anggaran Rp 6.812.633.000, dialokasikan untuk menempuh pendidikan di Undip sebanyak 14 orang (pendidikan magister 12 orang dan doktor 2 orang) dengan anggaran Rp 527.330.000. Tujuannya adalah untuk peningkatan kapasitas SDM KKP, baik pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme, melalui pendidikan formal, yang diharapkan dapat memberikan dampak yang baik di bidang teknis maupun manajerial di sektor kelautan dan perikanan.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
